Sri Mulyani : Selamatkan Ekonomi, APBN Tanggung Kenaikan Subsidi Dan Kompensasi BBM

Jakarta, Situsenergi.com

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia yang sebenarnya. Dikatakan bahwa perekonomian Indonesia hampir masuk jurang seperti yang terjadi di Eropa belakangan ini. Namun itu semua bisa diantisipasi sejak awal karena pengelolaan APBN yang tepat karena pemerintah menaikkan jumlah subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik.

Dikatakan Sri Mulyani, jika pemerintah tidak meneken Peraturan Presiden (Perpres 98/2022) yang diantaranya terkait dengan menaikkan belanja subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik, dipastikan APBN jebol lantaran tak kuat menanggung beban kenaikan harga minyak dunia dan berbagai komoditas. Beruntung dalam APBN yang kemudian diatur ulang dalam Perpres itu pemerintah menaikkan subsidi dan kompensasi dari semula Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.

Dengan menaikkan subsidi dan kompensasi BBM dan listrik, maka beban masyarakat bisa ditekan melalui APBN tersebut. Hasilnya beban belanja masyarakat menjadi ditanggung pemerintah melalui kenaikan harga BBM dan listrik yang diminimalkan. Hal itu berujung pada tekanan terhadap ekonomi nasional tidak begitu berat seperti yang dialami oleh banyak negara di Eropa.

“Kalau  waktu itu tidak dilakukan adjustment dari sisi belanja kita dengan menaikkan subsidi dan kompensasi maka bisa dibayangkan harga minyak itu bisa naik hingga 4 kali lipat. Ini ama seperti di Eropa yang sekarang mengalami pelemahan ekonomi sangat dahsyat karena mereka harus mengabsorb shock secara langsung akibat kenaikan harga komoditas yaitu listrik dan BBM,” jelas Sri Mulyani di hadapan awak media dalam paparan APBN KiTA kemarin.

Langkah taktis pemerintah dengan menaikkan kompensasi dan subsidi BBM serta listrik ini harus dilakukan karena dalam asumsi APBN harga ICP hanya dipatok USD 63 per barel. Sementara fakta menunjukkan harga ICP sempat menyentuh level USD 126 per barel. Kemudian kurs rupiah juga mengalami deviasi dimana dalam asumsi APBN hanya dipatok Rp 14.350 per dolar. Sementara dalam setahun realiasi nilai tukar mencapai rata-rata Rp 14.871 per dolar.

“Memang konsekuensinya subsisi dan kompensasi BBM dan listrik kita menjadi melonjak lebih dari 3 kali lipat, hingga akhir tahun kemarin realisasinya telah mencapai Rp 551,2 triliun” pungkas dia.(DIN/SL)