Sofyano : Bulan Dzulhijjah Penggunaan Elpiji Subsidi Pasti Meningkat

Jakarta, situsenergy.com

Bulan Dzulhijjah adalah bulan dimana banyak  masyarakat muslim  melaksanakan hajat pernikahan , resepsi perkawinan maupun sunatan dan ini pasti berpengaruh terhadap penggunaan elpiji 3 kg, demikian pendapat Sofyano Zakaria , pengamat kebijakan energy , menjawab selalu terjadinya peningkatan penggunaan elpiji di jelang idul adha.

“Pada setiap tahun di bulan Dzulhijjah , kita biasanya banyak dapat undangan perkawinan atau khitanan. Dan ini memang berkaitan dengan keyakinan ummat islam  bahwa bulan tersebut adalah bulan penuh barokah sehingga  banyak kegiatan pernikahan atau khitanan dilakukan oleh masyarakat pada bulan itu “, tambah Sofyano.

Dan biasanya , lanjut Sofyano, hampir di semua acara yang diselengarakan di kampung-kampung , pasti meningkatkan penggunaan  LPG 3 kg sebagai bahan bakar untuk memasak.

Sofyano meyakini bahwa  pihak pertamina pasti sudah berpengalaman mengantisipasi peningkatan penggunaan elpiji di bulan dzulhijjah tersebut, lanjut Sofyano.

Senada dengan yang dikatakan Sofyano, External Communication Manager Pertamina , Arya Dwi Paramita, mengatakan , bahwa pasokan LPG baik subsidi maupun non subsidi aman untuk 16 hari.

“Berdasarkan data secara nasional, di akhir Agustus 2018, kita telah menambah suplai LPG hingga rata-rata 4 persen di atas normal,” ujarnya pekan lalu.

Arya juga mengatakan, selain meningkatnya permintaan untuk rumah tangga, bahwa penggunaan LPG subsidi juga telah meluas pada sektor yang tidak sesuai dengan ketentuan. Menurutnya, telah cukup lama , LPG 3 Kg semakin banyak digunakan oleh masyarakat mampu, termasuk usaha non mikro, bisnis laundry, dan pompa air untuk pertanian.

“Banyak konsumen LPG subsidi yang tidak tepat sasaran. Dan kami hanya bisa mengingatkan kembali bahwa peruntukan LPG 3 kg hanya untuk masyarakat miskin, usaha mikro dan kapal nelayan kecil”, lanjut arya.

Terkait penggunaan elpiji bersubsidi oleh pengguna golongan mampu, sofyano zakaria yang juga direktur pusat studi kebijakan publik, puskepi, bahwa sepanjang terdapat disparitas atau perbedaan harga yg tajam antara harga elpiiji bersubsidi dengan elpiji non subsidi, maka masyarakat pasti akan lari ke produk yang harganya lebih murah.

“Pemerintah di negeri ini terbukti sejak dulu selalu memanjakan rakyatnya dengan barang bersubsidi yang bisa bebas dinikmati oleh siapapun tanpa batasan yang jelas dan tegas. Ini tidak bermasalah sepanjang pemerintah sanggup menyediakan anggaran subsidi tapi sampai kapan? Subsidi harus memenuhi rasa keadilan pula. Jika orang kaya , orang mampu diberi subsidi, maka ini tentu bertentangan dengan makna keadilan itu sendiri”, tegas Sofyano. (irs)