Soal Rencana Penghapusan Premium, Komisi VII DPR Beri Catatan Khusus

 Jakarta, SitusEnergy.com

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mendukung langkah pemerintah yang berencana untuk menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium (RON-88). Meski demikian, ada sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian, sebelum kebijakan itu dieksekusi.

“Sebagai pimpinan Komisi VII DPR RI, kami menyambut positif rencana menghapus Premium karena memang perlu ada peningkatan kualitas bahan bakar kita sesuai program Blue Sky untuk BBM yang lebih ramah lingkungan,” kata Eddy di Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Dalam pelaksanaan program penghapusan Premium tersebut, Sekjen DPP PAN ini memberikan beberapa catatan penting untuk pemerintah. Pertama,  penghapusan BBM jenis Premium tersebut dilaksanakan secara bertahap dan tidak dihilangkan secara sekaligus agar tidak terjadi gejolak sosial

“Harus ada langkah langkah yang jelas dan terukur untuk mencegah kelangkaan Premium di daerah-daerah tertentu karena hal tersebut bisa menimbulkan keresahan masyarakat,” ungkapnya

Catatan kedua, Eddy meminta Pemerintah untuk mempertahankan ketersediaan BBM jenis Premium di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdalam)

“Sebaiknya BBM jenis Premium tersebut harus tetap ada di daerah-daerah 3T tersebut karena memang BBM jenis minyak tanah pun masih dipergunakan. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan kebijakan ini secara selektif dan progresif,” tambahnya

Eddy mengapresiasi Pertamina yang menurutnya telah melaksanakan program tersebut dengan naik, salah satunya dengan memberikan diskon atas harga dari BBM dengan RON di atas 92 .

“Dengan kebijakan diskon tersebut, masyarakat pun pada hari ini sudah berangsur-angsur berpindah dari Premium ke BBM jenis lebih tinggi seperti Pertalite dan Pertamax. Saat ini di sejumlah daerah seperti Subang dan Tegal, kita sudah tidak melihat penjualan BBM jenis Premium dan ternyata masyarakat bisa menerimanya dengan baik,” tuturnya.

“Kami berharap bahwa ke depannya pengurangan BBM jenis Premium itu bisa dilaksanakan secara bertahap di daerah-daerah tertentu seperti Jawa, Bali, Sumatera, sehingga target pengurangan emisi dari sektor transportasi bisa terlaksana tanpa gangguan serta gejolak sosial lainnya,” pungkasnya. (SNU/rif)