Oleh : Defiyan Cori
Ekonom Konstitusi
Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama dengan perusahaan negara lainnya, seperti PLN, Telkom, Telkomsel, Krakatau Steel, Holding Pertambangan MIND, BUMN Karya adalah garda terdepan untuk menggerakkan perekonomian negara. Pada tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 20.11 wib kembali mendapat musibah, yaitu kebakaran di Depo Plumpang yang disekitar lokasi itu cukup padat perumahan penduduk. Atas kejadian dan musibah kebakaran ini, kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas sikap bertanggungjawab serta bijaksananya PT Pertamina (Persero) melalui permintaan maaf yang disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati atas kejadian kebakaran di area fasilitas Bahan Bakar Minyak (BBM), Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta Utara yang akan memberikan penanganan yang terbaik bagi masyarakat terdampak, khususnya prioritas bagi pemadaman sumber api dan melokalisirnya.
- Selain itu, Pertamina pun sigap menolong dan membantu para korban serta bersegera membentuk tim gabungan bersama PT Patra Niaga (sub holding) dan fungsi terkait untuk melakukan investigasi terkait penyebab musibah kebakaran terjadi. Hal mana, kesigapan dan kesiapsediaan ini tidak pernah terjadi pada perusahaan korporasi swasta atas kejadian dan musibah yang sama.
- Ini memang musibah dan masyarakat disekitarnya agar segera mengambil hikmah atas kejadian kebakaran ini untuk mengevaluasi keberadaan bangunan perumahan dilingkungan alat vital yang beresiko tinggi dan berpotensi pada keselamatan penduduk. Maka, Pertamina atau sub holdingnya, yaitu Patra Niaga tidak bisa dipersalahkan begitu saja, meskipun tingkat keamanan standar (safety) telah terpenuhi sekalipun.
Oleh karena itu, yang terpenting saat ini adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk mengantisipasi musibah di masa datang. Dukungan publik atas keselamatan dan keamanan lingkungan sekitar Depo maupun kilang Pertamina yang masih padat penduduk sangat diharapkan agar potensi korban saat musibah berulang dapat diminimalisir. Kebijakan pemerintah juga harus mencerminkan posisi yang tegas terhadap keberadaan rumah penduduk yang masih terlalu dekat jaraknya dengan kegiatan operasional perusahaan atau pabrik beresiko tinggi tersebut diberbagai wilayah lain. [•]
Leave a comment