Setelah 2024 Indonesia Berencana Kembangkan Pembangkit Nuklir

Jakarta, Situsenergi.com

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, Indonesia berencana akan mengembangkan pembangkit nuklir setelah 2024, atau bisa juga lebih cepat tergantung kebutuhan. Apalagi Indonesia harus berpacu untuk mengurangi emisi serta sebagai antisipasi terhadap pengenaan pajak karbon.

“Nah kita sendiri kan merencanakannya nanti sesudah 2024, tapi ada kemungkinan bisa lebih cepat sesudah 2030 tergantung dengan kebutuhan. Tapi memang kita harus balapan untuk bisa mengurangi emisi, karena takut nanti pemberlakuan pajak karbon kita ketinggalan barang kita tidak kompetitif,” kata Menteri Arifin dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Sabtu (27/5/2023).

Sebelumnya, pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) menjadi sorotan banyak pihak, khususnya terkait masalah keamanan. Namun, Menteri Arifin mengatakan, teknologi pembangkit nuklir saat ini telah mengalami perkembangan.

“Bukan hanya pembangkit nuklir yang desain-desain lama, tapi kan desain baru yang dipasang. Contohnya ini ada dua yang floating ke SMR (small modular reactors) Rusia sudah mau launching itu pasang Turki sama Bangladesh. Kemudian Amerika NuScale sudah bangun juga dua SMR, satu di Amerika dan satu lagi di Rumania kalau nggak salah 2029,” paparnya.

Menurut Arifin, Pemerintah saat ini tengah terus berupaya mempercepat target operasi komersial dari PLTN ke dalam jaringan kelistrikan PT PLN (Persero) paling cepat pada 2032 mendatang.

“Pemerintah sedang merevisi lini masa pemanfaatan nuklir secara komersial yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Lewat RUEN yang berlaku saat ini, pemanfaatan pembangkit nuklir secara komersial dipatok pada 2039 mendatang secara bertahap,” tukasnya

Namun pihaknya berharap, revisi RUEN nanti dapat mempercepat operasi komersial dari PLTN ke 2032. Saat itu, kapasitas operasi komersial dari PLTN terpasang diharapkan sudah mencapai 1 gigawatt (GW) hingga 2 GW.

“Kita menargetkan revisi Perpres yang mengatur ihwal RUEN itu dapat rampung tahun ini untuk meningkatkan investasi di pembangkit nuklir dalam negeri,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto mengatakan, pemerintah juga tengah berupaya menggeser status nuklir sebagai energi prioritas seperti energi baru terbarukan (EBT) serta fosil yang selama ini jadi penyangga energi domestik.

“Revisi itu bertujuan membuka setiap potensi sumber energi bersih dengan harga yang lebih kompetitif untuk masuk ke dalam jaringan kelistrikan PLN ke depan. Targetnya seperti itu, tapi kan ini baru rancangan belum final ya, lebih cepat kan tidak apa-apa,” kata Djoko.

Saat ini, Indonesia telah menjajaki dua lokasi pengembangan pembangkit nuklir, yakni Kalimantan Barat, dekat dengan lokasi proyek Ibu Kota Negara Nusantara. Selanjutnya, lokasi kedua berada di Pulau Bangka-Belitung. Kedua lokasi itu dipilih lantaran risiko gempa yang rendah, dukungan pemerintah daerah, dan permintaan listrik yang prospektif.(Ert/SL)