Serikat Pekerja Sebut Pemerintah Kerdilkan Pertamina, Ini Sebabnya…

Jakarta, Situsenergy.com

Janji pemerintah untuk membesarkan PT Pertamina (Persero) semakin jauh dari harapan. Setelah keputusan Menteri ESDM memperpanjang kontrak ConocoPhilips pada Blok Corridor, pemerintah juga menyerahkan unit bisnis Liquid Natural Gas (LNG) kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk [PGAS]. Padahal Pertamina sebagai satu-satunya BUMN sektor energi sangat mumpuni untuk mengelola dan mengembangkannya.

Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (UPms III), Aryo Wibowo, menyesalkan keputusan pemerintah tersebut. Dari dua hal ini saja Pertamina “dipecundangi” oleh pemerintah. Padahal pemerintah telah berjanji akan mendorong Pertamina menandingi Petronas. Namun dengan berbagai proyek migas strategis justru diserahkan pihak lain, maka janji pemerintah tersebut patut dipertanyakan lagi.

Aryo meningatkan agar pemerintah dapat menyadari kekeliruannya dengan kembali kepada amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 dimana disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga sudah seharusnya bisnis strategis migas diserahkan ke Pertamina khususnya bisnis LNG tersebut.

“Kami mendesak pemerintah untuk menghentikan segala upaya pengalihan proses bisnis LNG yang dilakukan melalui Holding Migas ke PGN karena menyebabkan potensi kerugian negara karena kepemilikan saham publik di PGN sebesar 43,04 persen,” ujar Aryo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/8).

Dikatakannya bahwa produksi LNG Indonesia saat ini sebesar 16 MT (metric ton) atau sekitar 7 persen LNG Dunia dan cadangan gas nasional sebesar 135 TSCF. Indonesia menjadi eksportir LNG terbesar kelima setelah Qatar, Malaysia, Australia dan Nigeria. Kapasitas Kilang LNG Indonesia sebesar 28,7 MTPA. Artinya masih ada potensi untuk meningkatkan penjualan dari hasil produksi baik untuk domestik ataupun pasar ekspor.

Sementara pangsa pasar eksor LNG Indonesia adalah ke kawasan Asia Pasifik dan Amerika Utara. Negara importir pengguna LNG kita adalah Jepang, Korea Selatan, China, Taiwan, Mexico, Thailand, India dan UEA. Pasokan LNG ke pasar dunia sendiri terus meningkat sekitar 12 persen per tahun. Semua potensi pendapatan dari pengelolaan LNG tersebut seharusnya bisa ditangani Pertamina. Namun pemerintah justru memberikan karpet merah kepada PGAS.

“Stop segala upaya pengkerdilan dan pelemahan Pertamina. Beri kesempatan seluas-luasnya kepada Pertamina untuk mengembangkan Bisnisnya. Bisnis LNG adalah bisnis masa depan perusahaan yang harus dijaga eksistensinya sehingga negara akan mendapatkan 100 persen keuntungan yang digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” pungkas Aryo. (DIN)