Sebanyak 70% WK Migas Indonesia Alami Penurunan Alamiah

Jakarta, Situsenergi.com

Reforminer Institute menyoroti tingkat produksi minyak dan gas (migas) di Indonesia yang terus mengalami penurunan. Setidaknya sekitar 70 % wilayah kerja (WK) migas produksi telah mengalami penurunan produksi alamiah. 

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute menjelaskan dari 76 WK migas produksi, 40 diantaranya merupakan mature field yaitu 36 WK berumur 25-50 tahun dan 4 WK berumur lebih dari 50 tahun. Secara umum biaya produksi dan pemeliharaan mature field akan terus meningkat sejalan dengan penurunan kemampuan produksinya.

Menurut Komaidi, tantangan dalam mempertahankan atau meningkatkan produksi migas pada mature field seperti Blok Rokan tidak hanya sekedar menyangkut masalah teknis operasional semata. Namun banyak hal yang harus diperhatikan dalam upaya menggenjot produksinya kembali.

“Tetapi seringkali yang menjadi tantangan utamanya adalah masalah keekonomian proyek terkait dengan karakterisitik mature field adalah biaya produksi dan pemeliharaannya terus meningkat,” ujar Komaidi dalam webinar Capaian dan Tantangan Pengelolaan Satu Tahun Blok Rokan oleh PHR, Kamis (18/8/2022).

Dalam asumsi APBN 2023, pemerintah telah mencanangkan level lifting minyak di tahun depan sebesar 660 ribu barel per hari. Sementara untuk gas 1.050 ribu barel ekuivalen per hari. Untuk proyeksi di tahun ini lifting minyak diperkirakan 625 -630 ribu barel per hari. Kemudian gas di level 956 – 964 ribu barel ekuivalen per hari.

Untuk mengejar target itu diperlukan upaya yang lebih keras lagi dari para KKKS dengan dukungan dari berbagai pihak khususnya regulator. Dukungan pemerintah berupa fiskal dan non fiskal mutlak diperlukan oleh KKKS tersebut demi meningkatkan produksinya kembali.

“Jika bertolak dari kebijakan di sejumlah negara maka pengelolaan WK Migas mature filed seperti Blok Rokan memerlukan insentif baik fiskal maupun nonfiskal. Insentif secara khusus untuk pelaksanaan kegiatan EOR juga perlu dipertimbangkan untuk diberikan oleh pemerintah daerah,” ungkap Komaidi.(DIN/SL)