Jakarta, Situsenergi.com
Utang pemerintah ke PT Pertamina (Persero) saat ini sangat besar dan terus menumpuk dari waktu ke waktu, karena tidak penah dibayar sesuai dengan waktunya.
Menurut Pengamat Ekonomi AEPI, Salamuddin Daeng, sampai dengan laporan keuangan 2020, utang Pertamina yang belum dibayar Pemerinta mencapai Rp 45 triliun utang bagian lancar dan Rp 51 triliun utang tidak lancar. Dengan demikian total utang pemerintah sampai dengan akhir tahun 2020 memcapai Rp 96 triliun.
“Kalau melihat perkembangan harga minyak mentah sekarang, utang pemerintah bahkan mungkin sudah mencapai Rp 150-an triliun. Itu angka yang diperlukan Pertamina untuk.pengadaan 16 juta kilo liter atau lebih solar subsidi,” kata Salamuddin kepada Situsenergi.com di Jakarta, Jumat (22/10/2021).
Ironisnya di sisinl lain, Pertamina sedang membutuhkan banyak uang untuk pengadaan Solar, membeli solar impor, membeli sawit untuk dicampur dengan solar membiayai ongkos distribusi solar dan lain-lain.
“Sebangak 15-16 miliar liter solar subsidi yang harus diadakan oleh Pertamina. Sedikitnya uang yang harus disediakan mencapai Rp.90 an triliun,” cetusnya.
Padahal, kata dia, sebagian besar Solar yang dikonsumsi adalah Solar subsidi. Jadi Pertamina harus menalangi terlebih dahulu bahan baku Solar minyak mentah, kemudian menalangi pembelian Solar impor, hingga membeli minyak sawit kepada taipan untuk dicampur dengan Solar. Semua itu membutuhkan uang yang sangat besar,” papar Salamuddin.
“Yang menjadi persoalan, saat ini Pemerintah sedang Tong Pes alias kantong kempes, sehingga sangat sulit bagi Holding Migas ini untuk menagih piutang. Atau sangat sulit bagi Pemerintah untuk membayar utang. Apalagi Pertamina sendiri juga dinilai tidak akan berani menagih,” pungkasnya.(SL)
Leave a comment