Sah, Pertamina Wajib Distribusikan BBM RON 88 di Jamali

Jakarta, situsenergy.com

Presiden Joko Widodo tanggal 24 Mei 2018 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Dengan adanya perubahan ini, maka PT Pertamina wajib mendistribusikan BBM  jenis bensin (gasoline) RON minimum 88  (Premium) di wilayah Jawa, Madura dan  Bali.

Kewajiban mendistribusikan BBM  Premium di wilayah Jawa, Madura dan Bali tersebut, tertuang dalam Pasal 3 ayat 4  Perpres Nomor 43 Tahun 2018 yang berbunyi, “Berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang mengkoordinasikan bidang perekonomian, Menteri dapat menetapkan distribusi BBM jenis bensin (gasoline) RON minimum 88 di wilayah penugasan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.”

Sebelumnya dalam Pasal 3 ayat 3 dinyatakan bahwa wilayah penugasan distribusi BBM jenis bensin (gasoline) RON minimum 88 meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Bali.

Sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 43 Tahun 2018 ini, Menteri ESDM Ignasius Jonan tanggal 28 Mei 2018 menetapkan Kepmen ESDM Nomor 1851 K/15/MEM/2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Bali.

Dalam Kepmen ini, Menteri ESDM menetapkan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Bali sebagai wilayah penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM Khusus Penugasan.

Penyediaan dan pendistribusian jenis BBM Khusus Penugasan  dilaksanakan oleh badan usaha berdasarkan penugasan dari Badan Pengatur (BPH Migas). Badan Pengatur menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi dan alokasi volume penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM Khusus Penugasan.

Dengan adanya Perpres tersebut, maka BBM jenis Premium akan kembali tersedia di 571 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jamali sebelum Lebaran 2018.  Sementara penyaluran Premium untuk SPBU-SPBU lainnya, dilakukan secara bertahap. Berdasarkan data BPH Migas, ada 1.926 SPBU di wilayah Jamali yang sudah tidak menjual Premium. (Fyan)