Rutin Gelar Pelatihan Digital, Pertamina Terus Dorong UMKM Naik Kelas

Jakarta, Situsenergi.com

VP CSR dan SMEP Management Pertamina, Fajriyah Usman mengatakan, sebagai BUMN, PT Pertamina (Persero) diwajibkan untuk membina UMKM, karena ini salah satu tujuan yang tercantum dalam UU BUMN. Pertamina saat ini terus mendorong UMKM bisa naik kelas yang dilakukan melalui beberapa kegiatan pelatihan.

Hal ini disampaikan Fajriyah Usman dalam webinar “Kolaborasi untuk On-Boarding UMKM dan BUMDes-Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 2022” di Jakarta, Jumat (26/8/2022).

“UMKM harus terbiasa tidak hanya dari sisi penjualan. Kami sudah mulai membiasakan mereka mulai dari pendaftaran secara online. Ini adalah pintu awal calon mitra binaan untuk bisa mendaftarkan bisnisnya yang nantinya akan kami proses untuk mendapatkan pendanaan,” kata dia,

Menurut Fajriyah, kegiatan yang terus dilakukan Pertamina kepada UMKM adalah pelatihan secara digital, klasterisasi komunikasi mitra binaan, PaDI UMKM, e-learning platform, optimalisasi rumah BUMN, digitalisasi dan e-commerce, virtual exhibition, hingga optimalisasi media sosial.

“Pertamina memiliki program UMK akademi, salah satu kegiatan agar umkm naik kelas dengan melakukan pembinaan kurikulum, go modern, go digital, go online dan go global,” ujarnya.

Pertamina, lanjut dia, juga berkolaborasi untuk mendukung Gernas BBI yang digagas bersama oleh Kemendes PDT, Kemenko Marves, Pemprov Malut, Bank Indonesia dan Top Bands.

“Kami melakukan talkshow dan upskilling UMKM, socmed activation, marketing live competition publikasi, GBBI corner di Terminal 3 Bandara Soetta, serta online exhibition,” tutup Fajriyah.

Sebelumnya, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Harlina Sulistyorini yakin, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) menjadi salah satu pendorong pencapaian target sebanyak 30 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masuk ke dalam platform digital (onboarding) pada 2023.

“Sebagian besar pelaku UMKM ada di desa. Gerakan ini menjadi trigger untuk meningkatkan kualitas produk dan kuantitasnya juga. Kita ditargetkan 2023 ada 30 juta UMKM di platform digital,” kata dia.

Dikatakan, Gernas BBI merupakan suatu gerakan nasional guna mendukung produksi dalam negeri yang digagas Presiden Joko Widodo pada Mei 2020. Gerakan ini disambut positif terlihat dari capaian hingga Mei 2022 dimana jumlah UMKM/IKM/artisan on-boarding telah mencapai 11,2 juta unit sejak GBBI diluncurkan.

Herlina mengatakan, tujuan utama Gernas BBI adalah pengembangan skema target onboarding. Sejak peluncuran 2020 hingga 2021, UMKM yang sudah onboarding mencapai 9,2 juta dari target 30 juta UMKM pada 2023.

“Fokus Gernas BBI di setiap provinsi adalah penguatan dalam jumlah onboarding dan mendukung target 30 juta UMKM. Serta menyesuaikan konsep kampanye, memaksimalkan keterlibatan Digiku, insentif promosi untuk kampanye, peningkatan peran pemda, hingga peningkatan peran Top Brand,” ujarnya.

Terkait dengan itu, Herlina mengatakan bahwa Gernas BBI juga digelar di Provinsi Maluku Utara. Tahun ini, kata dia, Kemendes PDT berperan sebagai pelaksana tugas. Di Provinsi Maluku Utara gerakan ini telah dimulai pada akhir Juli 2022.

“Setelah kick off, dilakukan rangkaian kegiatan terkait pelatihan, baik online maupun offline yang dikordinir oleh Idea, mulai Juli sampai September. Pelatihan ini berkelanjutan yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelaku UMKM,” jelasnya.

Di bagian lain, sambung Herlina, Presiden telah memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah untuk belanja produk dalam negeri terutama produk UMKM, minimal 40%. Hal ini sejalan dengan Gernas BBI yang diharapkan memperkuat UMKM nasional.

Namun, berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan BPKP realisasi pemanfaatan produk dalam negeri di provinsi/kabupaten/kota se-Maluku Utara masih rendah. Realisasi belanja tertinggi baru sebesar 14,85% di Kota Tidore Kepulauan.

“Untuk itu, gubernur, bupati, dan walikota di Provinsi Maluku Utara agar mempercepat realisasi belanja PDN. Aktivasi e-katalog lokal memastikan belanja PDN melalui e-katalog dan tim P3DN/BBI Maluku Utara untuk percepatan realisasi belanja,” pungkasnya.(Ert/SL)