Jakarta, situsenergy.com
Beberapa aktivis dari berbagai elemen mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan moratorium pertambangan timah di Bangka Belitung (Babel). Apa alasannya?
Terdapat beberapa dampak akibat pertambangan tersebut. Khususnya dampak kerusakan lingkungan. “Ada 20.000 tambang yang tetap menganga. Bahkan malah dijadikan tempat wisata,” kata Uday, Walhi Babel dalam satu diskusi pada Senin (25/9/2017) di Jakarta.
Moratorium pertambangan timah yang tidak berbasis pada waktu. Karena pertambangan ini telah ada sejak 300 tahun lalu.
Untuk diketahui, pemerintahan JKW-JK telah menjadikan Babel sebagai salah satu destinasi unggulan pariwisata. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar pemerintah pusat dan daerah tidak mengeluarkan izin-izin baru. “Jangan kelurkan izin baru dan mereview izin yang telah ada,” ujar Uday.
Dia juga mengungkapkan bahwa saat ini di negeri Laskar Pelangi tersebut terdapat 601 izin tambang yang tidak CNC. Bila moratorium diterapkan maka masyarakat dapat mengembangkan pariwisata lokal dan perikanan. “Sebanyak 70% masyarakat telah meninggalkan pertambangan. Hanya 30% yang masih menggantungkan pada pertambangan,” lanjut Uday.
Sedangkan Aryanto dari PWYP menandaskan bahwa ada kontradiksi kebijakan pemerintah atas Babel. Disatu sisi hendak mengembangkan pariwisata tetapi disisi lain malah merusak lingkungan dan ekosistem biota laut. “Ini irasional,” tegas Aryanto.
Oleh karena itu, PWYP mendukung untuk mendesak pemerintah segera mengeluarkan moratorium pertambangan timah. Hal senada juga ditegaskan oleh Hendri dari ICEl dan Melky dari Jatam. Mereka berdua mengamini bahwa Babel saat ini mengalami darurat lingkungan dan membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah untuk menghentikan pertambangan timah. Aktivis lain yang hadir dalam diskusi ini adalah ICW, IBC dan Kiara. (Fyan)
Leave a comment