Praktisi: Wacana PLN Fokus di Disribusi Saja Sangat Merugikan

Jakarta, Situsenergy.com

Wacana yang digulirkan Menteri BUMN, Erick Thohir agar PT PLN (Persero) lebih fokus pada tugas mendistribusikan liatrik ke konsumen saja bertentangan dengan landasan konstitusi. Selain itu PLN akan makin terbebani karena harus beli listrik dari pembangkit swasta dengan sistem take or pay.

“Sistem take or pay yakni ambil atau tidak ambil tetap bayar akan sangat merugikan PLN. Apalagi kalau listriknya berlebih maka kelebihannya akan jadi beban PLN,” kata Praktisi Kelistrikan Nasional, Jumadis Abda dalam keterangan persnya yang diterima Situsenergy.com di Jakarta, Selasa (10/12) pagi.

Yang menjadi persoalan, kata dia, beban yang ditanggung oleh PLN dari swasta itu pada akhirnya akan ditanggung rakyat, karena otomatis tarif listrik harus naik. “Dan akibatmya bisa dibayangkan, jika tarif listrik Indonesia lebih mahal dari  negara lain maka  produk-produk industri kita pasti tidak akan kompetitif. Dan itu akan mengakibatkam Indonesia tetap akan sulit  keluar dari keterpurukan ekonomi. Karena ekonomi pasti akan sulit tumbuh dari energi dan listrik yang mahal,” papar Jumadis.

Yang jelas, kata dia, harga listrik pasti akan lebih mahal sebagai dampak salah satunya karena pembangkit listrik dikuasai swasta. ” Dan tentu saja harapan Presiden Jokowi menghadirkan listrik lebih murah tidak akan tercapai,” ujarnya.

Lebih jauh ia mengatakan, bila pemerintah berharap kelistrikan Indonesia dapat lebih baik, maka PLN harus dikembalikan ke core bisnisnya mulai dari pembangkit, transmisi hingga distribusi listrik yang beroperasi secara terintegrasi, efektif dan efisien.

“Jadi sesuai bidang masing-masing BUMN itu didirikan. Core bisnis kelistrikan yang diamanahkan UUD 1945 pasal 33 ayat 2 menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hudup orang banyak sehingga harus dikuasai negara. Jadi tidak boleh perusahaan swasta yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting itu,” papar Jumadis.

Dengan demikian, lanjut dia, menghadirkan listrik murah merupakan sutu keniscayaan. Apalagi Dirut dan Direksi PLN yang ditunjuk adalah orang yang tepat yang mampu menurunkan biaya pokok produksi listrik. “Menurut saya, Dirut PLN ke depan baru bisa dikatakan berhasil, bila tarif listrik dapat turun. Namun dianggap gagal bila tarif listrik justeru dinaikkan yang berarti tidak mendukung harapan dan program Presiden untuk tarif listrik yang lebih murah yang menggerakkan perekonomian Indonesia,” tandasnya.

Jadi, lanjut mantan Ketua Umum SP PLN ini, wacana yang disampaikan Menteri Erick agar PLN hanya fokus di distribusi listrik saja dan tidak perlu memikirkan hal-hal lain yang berhubungan dengan penyediaan arus listrik itu sangat tidak mendukung perkembangan BUMN itu sendiri

“Rasanya agak kurang pas ketika Menteri BUMN justeru mewacanakan PLN misalnya hanya mengurus distribusi listrik. Sedangkan pembangkit listrik diserahkan ke pihak lain misalnya swasta,” kata Jumadis.

Namun dia mengapresiasi gebrakan awal yang dilakukan Menteri Erick Thohir terkait pimpinan BUMN haruslah figur yang berahlak baik dan punya integritas kuat. “Kita pantas acungi jempol untuk gebrakan awal Menteri Erick ini. Karena orang yang integritasnya lemah seperti Dirut Garuda langsung dicopot,” kata Jumadis.

Erick Thohir, kata dia, juga harus bisa membenahi sumber daya manusia di BUMN yang banyak diisi oleh pensiunan sehingga menghambat lapangan kerja bagi yang muda. Apalagi banyak pensiun tersebut tidak memberikan konstribusi kepada perusahaan. Misalnya di PLN, mereka umumnya ditempatkan di anak-anak perusahaan. “Jika ini dapat dibenahi oleh Menteri Erick, maka harapan BUMN hadir untuk negeri mensejahterakan rakyat akan lebih mudah dicapai. Ini tentu pantas didukung bersama,” tutup Jumadis.(ADI)