PLN Surplus Listrik, Biaya Tambah Daya Harusnya Gratis

Jakarta, Situsenergi.com

PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) seharusnya menggratiskan biaya penambahan daya listrik bagi masyarakat. Sebab, kondisi saat ini PLN mengalami surplus atau kelebihan daya listrik, sehingga sudah sewajarnya PLN mendorong konsumsi listrik masyarakat, salah satunya melalui program tambah daya gratis.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan kepada Situsenergi.com, saat dihubungi, Senin (24/5/2021).

“Sebagai single offtaker listrik, PLN seharusnya memberikan promo untuk tambah daya gratis bukan justru ada biaya yang harus di kelurkan oleh masyarakat,” ujar Mamit.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa suplai listrik PLN saat ini sudah surplus ditengah menurunnya konsumsi listrik. Dirut PLN, Zulkifli Zaini pernah mengatakan, konsumsi listrik rumah tangga mengalami kenaikan lebih dari 15 persen, namun listrik komersial seperti mall dan hotel turun lebih dari 10 persen sepanjang 2020.

“Maka seharusnya PLN memberikan gimmick kepada pengguna rumah tangga untuk terus meningkatkan konsumsi mereka dengan berbagai macam promosi dimana seharusnya tambah daya ini gratis,” kata dia.

Menurutnya, ditengah turunnya konsumsi listrik yang mencapai total 10 persen dan perubahan orientasi dari supply driven menjadi demand driven, maka upaya itu harus dilakukan. Mamit menyebut tidak salah jika promo-promo dilakukan PLN untuk menarik konsumen.

“Program kompor induksi yang sekarang sedang dikampanyekan, bisa di bundling dengan promo tambah daya gratis mendapatkan kompor listrik. Jelas promo ini sangat menarik bagi konsumen golongan menengah ke atas. Jangan hanya promo bagi pengguna mobil listrik gratis tambah daya karena populasi mobil listrik masih sangat sedikit,” tuturnya.

“PLN harus menyasar konsumen lain yang jumlahnya lebih besar. Selain itu, kehandalan PLN juga harus dijaga. Jangan sampai nanti masyarakat sudah tambah daya tapi listrik masih sering padam. Bisa dipastikan masyarakat akan kecewa dengan pelayanan PLN,” pungkas Mamit. (SNU/RIF)