Jakarta, Situsenergy.com
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto meminta Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) tidak sembrono dalam merumuskan kebijakan terkait subsidi gas LPG. Sebelumnya disebutkan bahwa Kementerian ESDM berencana akan mencabut subsidi LPG 3 kg mulai semester II tahun 2020 ini.
Mulyanto mengatakan bahwa kebijakan ini berpotensi akan menimbulkan masalah yang serius. Oleh sebab itu pihaknya meminta agar dalam merencanakan kebijakan itu didasarkan pada prinsip kehati-hatian.
“Kebijakan itu harus diperhitungkan secara cermat. Jangan sembrono. Karena kebijakan penarikan subsidi Gas 3 kg akan berdampak luas bagi masyarakat,” kata Mulyanto di Jakarta, Rabu (15/1).
PKS sepakat bahwa subsidi diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, bukan pada komoditas yang disalurkan. Untuk itu kita minta Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM menghitung secara cermat besaran jumlah masyarakat miskin calon penerima kompensasi pencabutan subsidi LPG 3 kg. Jika memang pada akhirnya kebijakan itu dijalankan, maka pemerintah wajib memberikan kompensasi kepada penduduk miskin yang tadinya mendapatkan subsidi gas LPG 3 Kg.
“Kita minta agar pemberian kompensasi tersebut lebih tepat sasaran,” ujar Mulyanto.
Sedikitnya ada dua hal yang perlu diperhatikan Pemerintah dalam pendistribusian kompensasi penarikan subsidi LPG 3 kg. Pertama, kompensasi diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan data by name by address yang akurat. Kedua, kelebihan anggaran subsidi LPG 3 kg dapat dialihkan untuk subsidi listrik sehingga harga listrik untuk golongan rumah tangga tidak mampu 900 VA tidak naik.
“Kami juga berharap pada saat yang sama Pemerintah gencar mengembangkan jaringan gas alam. Agar kebutuhan gas yang murah bagi masyarakat tetap terpenuhi. Ini akan mengurangi secara signifikan ketergantungan kita pada impor gas,” pungkas dia. (DIN/rif)
Leave a comment