Pertamina Diminta Serius Antisipasi Kehilangan Losses BBM

Jakarta, Situsenergi.com

Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori menilai manajemen PT Pertamina (Persero) tidak serius mengantisipasi persoalan kehilangan (losses) bahan bakar minyak (BBM) sehingga potensi pendapatan dan laba organisasi yang seharusnya diperoleh tak dikelola baik.

“Sangat disayangkan, manajemen Pertamina seperti kurang peka dengan persoalan losses, ataukah ada motif lain,” kata Defiyan dalam diskusi virtual yang diselenggarakan APEI, Jumat (19/3/2021) malam.

Menurut dia, seharusnya pengendalian losses yang telah berjalan baik pada Tahun 2016 lalu melalui PTKAM yang berhasil menekan potensi kehilangan sejumlah Rp 37,38 triliun atau 3 juta KL dengan kinerja yang bagus bagi sektor hulu itu tidak dilanjutkan.

“Jika pembiaran kehilangan (losses) ini didasarkan pada capaian kinerja PTKAM yang berhasil menekannya sebesar 0,13% dan menyelamatkan keuangan perusahaan pada Tahun 2016 sebesar Rp 37,38 triliun, maka selama 4 tahun (sampai Tahun 2020) maka BUMN Holding Migas ini berpotensi melakukan inefisiensi sebesar Rp 149,52 Triliun, bahkan lebih jika kehilangan (losses) yang terjadi antara 2016-2020 di atas 0,13,” paparnya.

Lebih jauh ia mengatakan, bahwa selama ini kinerja Pertamina hanya dinilai dari aspek keuangan dan tanggung jawab sosial, serta kontribusinya pada kas negara saja. Padahal keberhasilan menekan discrepancy juga penting.

“Mempertahankan discrepancy antara 0,1-0,5 di saat kinerjanya telah mencapai 0,2 tidaklah wajar dan tepat, artinya ada ruang kehilangan (losses) yang tetap akan terjadi sebesar 0,3, dan ini tidaklah sesuai dengan yang berlaku pada perusahaan sejenis di negara-negara lain yang telah memberlakukan angka 0,2,” tukasnya.

Lebih jauh ia mengatakan, tindak kejahatan pencurian (losses) BBM yang terjadi di Tuban kemarin bukanlah kejadian yang pertama kali bagi Pertamina. Pasalnya, pada Tahun 2018 juga pernah dialami di perairan Jayapura, Papua dan periode-periode sebelumnya seperti kasus Lawe-lawe menunjukkan tidak efektifnya Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) PT. Pertamina, baik yang menjadi kewenangan jajaran Direksi maupun Komisaris, sehingga harus ada perbaikan atau perubahannya.

“Mengamati cara kerja pencurian BBM di SPM 150 perairan Tuban ini, menurut saya tidak mungkin dilakukan oleh hanya dua tersangka dan 10 terduga lainnya. Artinya, pihak Manajemen dan Pemilik MT Putra Harapan jelas terlibat, apalagi rencana pencurian ini telah diamati oleh Polairud selama hampir dua bulan,” kata dia.

Artinya, kata dia, perencanaan kegiatan ini dilakukan secara matang, dan pada tahap inilah indikasi adanya keterlibatan berbagai pihak termasuk jajaran pimpinan Pertamina yang berwenang mengelola SPM Tuban dan mengawasi kinerja para karyawan patut ditelusuri.

“Tindak pencurian BBM ini bukanlah kejahatan biasa, karena hal ini menyangkut objek vital nasional dan perusahaan negara strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak demi keberlanjutan masa depan pembangunan energi bangsa dan negara, bahkan sejak Tahun 2003 Indonesia,” tukasnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak agar kasus ini diusut secara tuntas dan mendukung Kapolri untuk menyelamatkan harta kekayaan (asset) Pertamina dari tindak kejahatan yang luar biasa ini.

“Akibat tindak kejahatan pencurian yang diduga kuat dilakukan melalui kerjasama pihak internal Pertamina itu jangan sampai menghukum para pelaku yang hanya melakukan perintah pimpinannya saja tapi hukum juga harus ditegakkan pada atasan yang terlibat supaya aspek keadilan hukum berlaku.(Adi)