PERHAPI Dukung Penegakan Hukum untuk Pertambangan yang Lebih Baik

Jakarta, Situsenergi.com

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) sangat mendukung
penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung RI di sektor pertambangan. Beberapa dugaan
pelanggaran yang terjadi di sektor mineral dan batubara (minerba) beberapa waktu terakhir harus menjadi momentum perbaikan untuk semua, baik Pemerintah, penegak hukum dan juga pengusaha.

Ketua Umum PERHAPI Rizal Kasli menegaskan, proses hukum haruslah berjalan transparan dan tidak berpihak. Sebab, kepastian hukum adalah kunci investasi, termasuk di sektor tambang. Para aparatur pemerintah yang membidangi sektor tambang juga membutuhkan dukungan agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan lebih baik dan lebih baik.

“Kita akui, masih banyak pekerjaan rumah di sektor ini yang perlu kita benahi sama-sama. Yang harus menjadi fokus adalah pencegahan tindak pidana. Kami berharap, aparatur penegak hukum mulai melakukan pendampingan dan ikut membenahi sistem yang ada di sektor tambang,” kata Rizal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (28/7).

Menurut dia, transparansi proses perizinan, pembinaan, pengawasan dan juga penegakan aturan haruslah diutamakan.

“Sektor tambang yang masih menjadi penopang utama devisa negara haruslah terbuka dan diawasi dengan baik,” ungkap Rizal.

Ia menjelaskan, bahwa PERHAPI akan selalu mendukung perbaikan dan pembenahan yang dilakukan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Pelibatan penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian serta KPK sangat diperlukan dalam mengevaluasi sistem pelayanan yang
ada agar ke depan kasus-kasus pidana di sektor pertambangan dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan.

“Tantangan terdekat saat ini adalah jangan sampai proses hukum menghambat pelayanan di sektor minerba. Jangan sampai ada ketakutan dalam mengambil kebijakan selama semua sesuaparai dengan aturan yang berlaku. Kementerian ESDM, khususnya Ditjen Minerba, haruslah tetap didukung dalam menjalankan tugasnya,” paparnya.

“Saat ini kemajuan dan perbaikan pelayanan di Ditjen Minerba sudah
jauh membaik dengan memanfaatkan teknologi informasi (IT) dalam pelayanannya, antara lain MOMS, MODI, e-PNBP, dll,” sambung Rizal.

Pihaknya berharap, sistem ini bisa mempercepat proses perizinan dan
layanan di Ditjen Minerba untuk membantu perusahaan tambang dalam mempercepat proses dan waktu yang diperlukan. Tentu sistem tersebut perlu dievaluasi secara berkala untuk dilakukan perbaikan atau penyempurnaan sistemnya.

“Kita harapkan perusahaan tambang akan terbantu dan lebih mudah dan lebih efisien untuk implementasinya.Semoga aparat penegak hukum dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka yang
menjalankan tugasnya dengan baik. Penegak hukum juga harus mengevaluasi sistem pelayanan yang ada dengan tujuan pencegahan tindak pidana,” papar Rizal.

Selain memperbaiki sisi pelayanan kepada pengusaha, lanjut dia, penegak hukum diharapkan dapat ikut menegakkan aturan di sektor pertambangan. Penambangan tanpa izin misalnya, tidak bisa dilakukan penertibannya oleh Kementerian ESDM semata tanpa ada proaktif dari aparat penegak hukum lainnya.

“Selain itu, masih banyak kendala investasi sektor tambang yang dapat didukung
oleh penegak hukum,” ucapnya.

Lebih jauh Rizal mengatakan, perizinan di sektor tambang juga menjadi tugas berat. Meskipun Pemerintah Pusat menjamin
kemudahan perizinan, namun faktanya berbagai kendala di lapangan masih terjadi.

“Perbedaan pandangan dan aksi antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi faktor penghambat tersendiri,
dan bukan tidak mungkin, berpotensi terhadap kerugian negara yang tidak sedikit,” ungkapnya.

“Sektor pertambangan harus menjadi prioritas perbaikan ke depan. Sektor ini sangat berpengaruh terhadap keuangan negara, lapangan kerja dan juga kemajuan industri bangsa. Semua sisi
kehidupan manusia tak lepas dari sektor ini,” tutup Rizal.(Ert/SL)