Peremajaan Perkebunan Sawit Didukung BPDP-KS

Jakarta, Situsenergi.com

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan program perkebunan sawit yang berkelanjutan. Salah satu upaya yang didorong pemerintah adalah dengan peremajaan pohon sawit.

Program peremajaan perkebunan yang telah dicanangkan di Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan. Peremajaan sawit rakyat (PSR) menjadi salah satu program strategis dalam penanganan pemulihan ekonomi nasional yang akan dilaksanakan melalui kerja sama antara pelaku usaha dan pemerintah.

Direktur Penyaluran Dana BPDP-KS, Edi Wibowo, mengatakan untuk mendukung petani swadaya, solusi Pemerintah salah satunya melalui program penanaman kembali sawit rakyat besar-besaran yang bertujuan untuk membantu petani swadaya. Peremajaan perkebunan kelapa sawitnya dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas dinilai akan mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal. Untuk memperoleh dukungan tersebut, petani harus memiliki legalitas yang jelas.

“Petani sawit rakyat juga akan diberikan sarana dan prasarana mendapat dukungan subsidi pendanaan melalui penggunaan dana BPDP-KS. Dana bantuan tersebut yang diatur melalui Surat Keputusan Dirjen Perkebunan Kementan No. 144/Kpts/OT.050/4/2020 tentang pendanaan sarana dan prasarana petani sawit rakyat menggunakan dana subsidi BPDPKS,” ungkap Edi dalam keterangannya, Selasa (15/6/2021).

Industri sawit nasional telah memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia melalui perolehan devisa negara melalui ekspor crude palm oil (CPO) dan produk-produk turunannya. Selain itu juga bagi penerimaan negara dalam bentuk pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bisa mencapai Rp14 triliun hingga Rp20 triliun per tahun.

Sementara itu Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengutarakan bahwa komitmen pemerintah memajukan sektor sawit terus berlangsung. Ditegaskannya pemerintah akan melakukan pemberdayaan dan pendampingan dengan menyediakan akses untuk mendanai sertifikasi ISPO yang akan diwajibkan bagi petani dalam lima tahun ke depan.

“Kami berharap, sebagian besar memahami upaya pemerintah untuk mendukung industri kelapa sawit secara berkelanjutan. Mari kita gabungkan upaya pengembangan dengan merangkul sisi lingkungan, sosial tanpa melumpuhkan finansial untuk mencapai tujuan ini,” terang Airlangga. (DIN/RIF)