Jakarta, Situsenergi.com
Penggunaan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg dinilai sangat menguras kas negara. Pasalnya, hingga Juni 2023 subsidi atas LPG 3 kg sudah mencapai puluhan triliun rupiah.
“Januari -Juni sudah Rp 37,73 triliun, yang mana telah mengambil porsi terbesar dalam alokasi belanja subsidi energi beberapa tahun terakhir. Hal inilah yang mendasari pemerintah untuk melakukan transformasi subsidi LPG 3kg agar tepat sasaran. Dan ini perlu didukung,” kata Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Nella Yantiana saat dihubungi Situsenergi.com via telepon genggamnya, Selasa (24/10).
Menurut dia, berdasarkan Laporan keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) audited, realisasi subsidi LPG 3 kg pada Tahun Buku 2022 mencapai Rp 139 triliun dengan realisasi penyaluran LPG 3 kg mencapai level 7,8 juta ton.
“Itu sebabnya Kementerian ESDM akan membatasi pembelian LPG 3 kg efektif mulai 1 januari 2024. Nantinya masyarakat yang telah terdata dalam sistem verifikasi PT Pertamina (Persero) saja yang dapat membeli LPG 3 kg tersebut, sehingga masyarakat yang menggunakannya benar-benar tepat sasaran,” tukasnya.
Lebih jauh Nella mengatakan, bahwa jika kedepan nanti menggunakan pendataan misalnya berbasis webs, maka pendataan juga harus benar-benar dapat diverifikasi keabsahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
“Ini sebagai bentuk pengendalian terhadap penggunaan LPG 3 kg yang dilarang untuk restoran, hotel, usaha binatu, usaha batik, usaha peternakan, usaha pertanian (diluar ketentuan Perpres Nomor: 38 Tahun 2019 dan yang belum konversi), usaha tani tembakau dan usaha jasa las,” jelasnya.
“Untuk mendukung program pemerintah terkait pengendalian dan pengawasan telah dilaksanakan langkah sinergi dengan melibatkan pihak BPH Migas, kementerian ESDM, PT Pertamina, Pemda dan Kepolisian, bisa dalam bentuk inspeksi mendadak sekaligus mengedukasi kepada masyarakat akan batasan penggunaan LPG 3 kg,” pungkas Nella.(SL)
Leave a comment