Logo SitusEnergi
Pemerintah Komitmen Perlancar Ekspor Produk Hilir Sawit Pemerintah Komitmen Perlancar Ekspor Produk Hilir Sawit
Jakarta, Situsenergi.com Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya berupaya untuk memperlancar ekspor produk hilir minyak sawit, termasuk minyak goreng sawit.... Pemerintah Komitmen Perlancar Ekspor Produk Hilir Sawit

Jakarta, Situsenergi.com

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya berupaya untuk memperlancar ekspor produk hilir minyak sawit, termasuk minyak goreng sawit. Pemerintah bakal memprioritaskan pengamanan pasokan minyak goreng di dalam negeri melalui program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR). 

Guna mendukung kebijakan tersebut, Kemenperin telah membangun Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH). Saat ini, cakupan SIMIRAH 2.0 meliputi produsen CPO, produsen minyak goreng sawit, distributor, pengecer, sampai proses transaksi kepada konsumen. Sistem ini juga menjadi salah satu langkah ketelusuran (traceability) dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebagai prasyarat untuk ekspor.

Koordinasi juga dilakukan dalam proses ekspor produk olahan kelapa sawit. Perizinan ekspor minyak sawit ditentukan oleh Persetujuan Ekspor yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Dalam hal ini, Kemenperin memutakhirkan data pelaporan realisasi distribusi MGCR sebagai basis angka Persetujuan Ekspor.

 “Angka ini direkapitulasi untuk kemudian disepakati secara lintas antara K/L sebagai angka kuota ekspor masing-masing perusahaan,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika di Jakarta, Senin (17/7/2022).

Di samping itu, proses eksportasi minyak sawit juga telah dipercepat melalui mekanisme Flush Out atau pembayaran tarif bea keluar khusus sesuai PMK No. 102/2022 oleh para eksportir CPO dan/atau Minyak Goreng yang tidak mempunyai Hak Ekspor dari penyaluran MGC subsidi atau MGCR. Berikutnya, memberikan relaksasi sementara Tarif Pungutan Ekspor menjadi USD0/MT mulai 15 Juli hingga 30 Agustus 2022, serta pengalihan hak ekspor antar perusahaan.

BACA JUGA   9 Sektor Industri Prioritas Kurangi Emisi, Simak Daftarnya!

Pemerintah juga telah meningkatkan angka pengali dari yang semula 1:3 menjadi 1:5 dan kemudian ditingkatkan menjadi 1:7. Artinya, satu bagian realisasi penyaluran minyak goreng untuk keperluan dalam negeri dapat dikonversi menjadi hak ekspor sebanyak tujuh kalinya.

“Dalam kurun 10 tahun, ekspor produk turunan kelapa sawit meningkat cukup signifikan dari 20% di tahun 2010 menjadi 80% pada 2020. Hal ini sesuai target peta jalan pengembangan industri hilir kelapa sawit yang diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian No 13 Tahun 2010,” ungkapnya.

Dalam visi hilirisasi tahun 2045, Indonesia menargetkan akan menjadi pusat produsen dan konsumen produk turunan minyak sawit dunia, sehingga mampu menjadi price setter (penentu harga) CPO global.(DIN/SL)

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *