

Pemerintah Janji Perhatikan Keluarga Miskin Jika Ada Kenaikan Harga BBM
Uncategorized August 27, 2022 Editor SitusEnergi 0

Jakarta, Situsenergi.com
Pemerintah menjanjikan bakal mempertebal anggaran untuk perlindungan sosial ketika nantinya ada keputusan penyesuaian BBM bersubsidi. Hal itu diperlukan demi menjaga agar masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah akan tetap terlindungi dan terjaga daya belinya sehingga tidak jatuh ke jurang kemiskinan baru.
Hal itu disampaikan oleh Edi Priyono Tenaga Ahli Utama Deputi III KSP di Jakarta, Sabtu (27/8/2022). Dijelaskan bahwa potensi kenaikan BBM subsidi cukup tinggi karena saat ini harga ICP meningkat dari USD100 per barel menjadi USD150 per barel. Harga ini jauh di atas harga perkiraan dalam APBN yang berada di bawah USD100 per barel.
Selain itu adanya selisih kurs rupiah terhadap dolar juga menjadikan beban APBN untuk subsidi energi kian membengkak. Kurs tercatat menguat dari Rp14.450 per dolar menjadi Rp14.700 per dolar. Ditambah dengan tren konsumsi BBM bersubsidi juga mengalami peningkatan yaitu untuk pertalite dari 23,05 juta kilo liter menjadi 29,07 juta kilo liter. Sedangkan solar dari 15,1 juta kilo liter menjadi 17,44 juta kilo liter.
Meski ada wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, Edi memastikan bahwa pemerintah tidak akan melupakan kelompok rentan. Ketika ada kenaikan BBM bersubsidi, dipastikan mereka akan mendapatkan kompensasi berupa PKH (program keluarga harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau subsidi dalam bentuk lainnya.
“Andai kata terjadi penyesuaian atau harga BBM bersubsidi atau kompensasi maka pasti pemerintah tidak akan melupakan dukungan terhadap kelompok yang kurang mampu. Nah mekanisme dengan apa kan kita udah punya instrumen kaya bantuan yang sifatnya rutin seperti PKH, BPNT itu bisa ditambahkan dalam jangka pendek,” ujar Edi.

Dijelaskan bahwa berbagai skema untuk jaringan pengaman sosial akan dilakukan pemerintah agar angka kemiskinan tidak bertambah manakala ada kenaikan harga BBM. Selain itu akan diupayakan penguatan pengawasan agar BBM bersubsidi tidak salah sasaran.
“Yang paling penting tidak mungkin pemerintah membiarkan kelompok menengah ke bawah menderita terlalu besar ketika suatu saat pemerintah akan menaikkan BBM bersubsidi,” tukasnya. (DIN/SL)
No comments so far.
Be first to leave comment below.