Pemerintah Dinilai Belum Jadikan Migas sebagai Penggerak Ekonomi

Jakarta, situsenergy.com

Pemerintahan JKW-JK saat dinilai masih memperlakukan minyak dan gas bumi (migas) sebagai komoditas bukan sebagai penggerak ekonomi. Demikian salah satu poin persoalan yang disampaikan pelaku bisnis energi, Iwan Ratman PhD.

Padahal untuk memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan energy, termasuk migas di tataran global adalah memperkuat dan memberdayakan sumber daya alam yang telah tersedia diorientasikan untuk merealisasikan kemandirian dan ketahanan energi di masa mendatang.

“Itulah tantangan Indonesia,” kata Iwan dalam seminar Strengthening Indonesia Position within the Global Oil Map: Combining  Foreign and Domestic Oil Politics of Indonesia, pada Sabtu (11/11) di Fisipol Universitas Gadjah Mada dan UPN Yogyakarta. Untuk itu, sejatinya pemerintah mendukung penerapan teknologi dan proses bisnis di sektor ESDM khususnya sektor minyak dan gas.

Disamping itu, lanjut mantan Direktur Shell dan Total di Eropa ini, pemerintah dapat menerjemahkan visi misi Nawa Cita. “Sejauh ini, saya  melihat  pemerintah masih cenderung memandang migas sebagai komoditas, bukan sebagai energi penggerak ekonomi,’’ alumnus Undip, ITB, Universitas Texas, AS dan Imperial College London, Inggris.

Lebih jauh Iwan menekankan, masyarakat dan kalangan professional sektor energi harus cepat  beradaptasi dan belajar dengan segala problematika di bidang energi dan mineral. Namun yang dikhawatirkan, ungkap Iwan adalah adanya keterbatasan pengalaman regulasi yang mengandung  aspek geopolitik, sosial, ekonomi dan strategi.

Untuk itu, kata Iwan, pemerintah Indonesia selalu berkepentingan dengan adanya orang-orang profesional yang sudah berpengalaman di bidang energi. “Tetapi harus pula berhati-hati  menghadapi kepentingan asing dan banyaknya mafia di sektor ini,” ungkap Iwan.Fyan