Jakarta, SitusEnergy.com
Pemerintah diminta menyamakan data orang miskin terlebih dahulu, sebelum kemudian menentukan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), ketika nantinya subsidi LPG 3kg dicabut dan dialihkan ke skema subsidi tertutup.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, biang kerok dari penerimaan subsidi yang tidak tepat sasaran selama ini adalah karena adanya perbedaan data antara satu instansi dengan instansi lainnya.
“Pemerintah harus benar-benar tepat dan jelas dalam memberikan bantuan tersebut, karena memang salah satu kelemahan kita adalah terkait dengan data. Kadang data dari BPS (Badan Pusat Statistik) maupun Kemensos atau TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) ini suka salah dan tidak tepat sasaran,” ujar Mamit kepada SitusEneergy.com, Kamis (16/1/2020).
Mamit mengkritisi pemerintah yang menurutnya terlalu terburu-buru untuk mengumumkan rencana pencabutan subsidi gas melon tersebut. Menurutnya, akan jauh lebih baik dan tidak menimbulkan polemik jika pemerintah melakukan pemetaan, perencanaan terstruktur dan tidak terburu-buru mengumumkan ke publik soal rencana ini.
“Memang seharusnya rencana ini tidak di sampaikan ke publik terlebih dahulu jika memang sistemnya belum siap. Karena dikhawtirkan akan ada kelangkaan LPG, dimana ada potensi agen nakal untuk menahan pasokan karena semester II nanti akan naik,” tuturnya.
Mamit menilai, jika kelangkaan gas melon benar-benar terjadi, hal yang dikhawatirkan adalah terjadinya gejolak sosial di masyarakat.
“Jika sudah terjadi kelangkaan, saya khawatir akan ada gejolak sosial mengingat saat ini gas melon sebagai salah satu sumber energi masyarakat kita. Yang ada rencana tersebut batal karena nanti jatuhanya akan bicara politis,” pungkasnya. (SNU/rif)
Leave a comment