Pemerintah Diminta Kurangi Kapal Listrik Diesel

Jakarta, situsenergy.com

Asosiasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (APLTMH) menginginkan pemerintah mengurangi kapal listrik atau “mobile power plant” (MPP) yang berbahan diesel. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah  fokus meningkatkan energi baru dan terbarukan.

“Pemerintah harus menghentikan niat PLN menambah MPP, malah mesti dikurangi,” kata Ketua Umum APLTMH Riza Husni di Jakarta, Rabu (21/2).

Menurut dia, penggunaan MPP sangat boros dan memberatkan keuangan PLN, sementara PLN juga dinilai terus membangun pembangkitnya sendiri.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa harga energi primer diperkirakan semakin mahal karena ada ancaman kenaikan harga minyak yang sudah di depan mata.

“Kalau sudah begini, yang diberatkan bebannya nanti IPP (independent power producer) atau konsumen. Padahal, PLN agresif menambah pembangkit energi fosil selama ini,” ucapnya.

Riza berpendapat, saat ini PLN terjebak dalam pengembangan pembangkit listrik energi mahal dan tidak ramah lingkungan, yaitu antara lain dengan memperbanyak kapal diesel yang berasal dari Turki itu.

Untuk itu, ia menginginkan investasi di energi baru dan terbarukan jangan dipersulit oleh regulasi.

DPR RI juga dikabarkan segera mendorong penyusunan Rancangan Undang Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) guna mengatur pemanfaatan potensi EBT yang sangat besar di Indonesia tapi belum dimanfaatkan secara optimal.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan hal itu pada seminar nasional “Urgensi Penyusunan UU EBT: Pengembangan EBT” di Jakarta, Rabu (24/1).

Menurut Agus Hermanto, Indonesia memiliki potensi EBT sangat besar tapi pemanfaatannnya masih minim, sehingga potensi EBT ini harus dioptimalkan.

Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pembangkit listrik, yaitu sejak tahun 2011, tercatat pembangkit listrik EBT mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10 persen setiap tahun.

“Catatan ini adalah bukti komitmen Pemerintah dalam mengembangkan EBT. EBT juga harus menarik bagi investor, dan harga jual listriknya tetap harus kompetitif agar tarif konsumen tidak mahal,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta, Kamis (25/1).

Tren positif kontribusi pembangkit EBT dimulai sejak tahun 2011 dengan kapasitas terpasang sekitar 5,16 Gigawatt (GW). Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2012, yaitu sebesar 5,48 GW atau naik 6,2 persen. Selanjutnya, pada tahun 2013, kontribusi EBT meningkat sebesar 21,1 persen atau menjadi 6,6 GW.

Tahun-tahun berikutnya, tren peningkatan pemanfaatan EBT bagi pembangkit juga terus terjadi. Pembangkit Listrik EBT menyumbang 7,5 GW atau meningkat 13,3 persen pada tahun 2014, 8,4 GW atau 12,1 persen pada tahun 2015 dan 8,8 GW atau 4,2 persen pada tahun 2016.

Sementara untuk tahun 2017, capaian total kapasitas pembangkit EBT meningkat sebesar 3,2 persen dari tahun sebelumnya atau setidaknya mencapai 9,1 GW. Dengan rincian, penyediaan pembangkit panas bumi adalah 1.838,50 MW, PLT Bioenergi sebesar 1.834 MW, PLT Mini/Mikro Hidro sebesar 203,02 MW, PLT Surya 89,48 MW, PLT Air sebesar 5.124,60 MW dan PLT Bayu sebesar 1,12 MW. (ert)