Pemerintah Berkomitmen Capai 23 Persen EBT Dalam Bauran Energi di 2025

Jakarta, Situsenergi.com

Pemerintah berkomitmen untuk mencapai 23 persen energi baru dan terbarukan pada bauran energi di tahun 2025. Di akhir tahun 2021, bauran energi dari energi baru terbarukan telah mencapai sekitar 11,7 persen.

Menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, setelah tahun 2030, tambahan pembangkit listrik hanya dari pembangkit energi baru terbarukan. Mulai 2035, pembangkit listrik akan didominasi oleh energi terbarukan variabel dalam bentuk tenaga surya, diikuti tenaga angin dan arus laut pada tahun berikutnya.

“Hidrogen juga akan dimanfaatkan secara gradual mulai 2031 dan secara masif pada 2051. Kemudian tenaga nuklir akan masuk dalam sistem pembangkitan mulai tahun 2049,” kata Dadan dalam dialog daring transisi energi mewujudkan ekonomi hijau IDX Channel yang dipantau di Jakarta, Jumat (11/3/2022).

“Dalam upaya mencapai target bauran energi baru terbarukan, Kementerian ESDM telah mengesahkan regulasi terkait PLTS atap. Pemerintah menargetkan ada tambahan 3,6 gigawatt PLTS atap yang terpasang pada 2025,” lanjut Dadan.

Lebih jauh ia mengatakan, bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM juga memastikan ekonomi nasional tetap tumbuh, meski negara sedang berhadapan dengan program transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan.

Pihaknya akan memastikan proses-proses menuju ke masa transisi energi tidak memberikan dampak sosial ekonomi.

“Kami memastikan penyediaan energi masyarakat aman, masyarakat tetap bisa membeli listrik, membeli bahan bakar sesuai dengan kemampuannya, dan di saat yang sama kita bisa memastikan terjadi upaya penurunan gas rumah kaca khususnya di sektor energi,” papar Dadan.

Disebutkan, selama masa transisi energi, Indonesia akan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara bertahap dan dipercepat dalam prosesnya melibatkan berbagai macam stakeholder.

“Pemerintah tidak ingin melihat upaya percepatan transisi yang dengan memanfaatkan energi terbarukan memunculkan masalah dari listrik, seperti kasus yang sempat terjadi di beberapa negara Eropa akhir-akhir ini,” tukasnya.

“Pemerintah Indonesia akhirnya membawa isu transisi energi agar masuk ke dalam presidensi G20 karena forum itu mempunyai suara yang sangat baik dan sangat besar dalam pengelolaan energi di level dunia,” tambah Dadan.

Lebih lanjut ia berharap suara tentang transisi energi yang bertujuan menurunkan emisi gas rumah kaca bisa didengar oleh seluruh peserta presidensi G20 Indonesia.

“Suara ini nanti semoga bisa didengar oleh semuanya dan kebetulan kita tuan rumah untuk hal tersebut, sehingga Presiden Joko Widodo mengusulkan inisiasi untuk transisi energi yang kini masuk menjadi salah satu satu yang akan dibicarakan secara khusus di Energy Sustainability Working Group (ETWG) G20,” pungkas Dadan.(ERT/RIF)