Jakarta,Situsenergi.com
Proyek Strategi Nasional menjadikan program peremajaan sawit rakyat (PSR) sebagai langkah untuk mendorong produktivitas sawit. Ditargetkan sepanjang 2020-2021 program PSR bisa mencakup lahan seluas 540 ribu hektar.
Namun Deputi Bidang Koordinator Pangan & Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud menyebutkan bahwa percepatan peremajaan sawit rakyat rersebut belum sepenuhnya optimal karena disebabkan sejumlah faktor. Untuk itu pemerintah terus melakukan monitoring sebagai persyaratan untuk melakukan replanting atau peremajaan.
“Banyak hal yang belum terealisasinya pelaksanaan replanting ini secara optimal dan hal ini tentu saja akan dilakukan evaluasi terus menerus dari 14 dokumen yang harus dikumpulkan kemudian berubah menjadi hanya 2, hal yang penting sebagai persyaratan replanting,” kata Musdhalifah dalam sebuah wawancar tv, dikutip Kamis (18/11/2021).
Menurutnya, strategi kemudahan regulasi dan pelaksanaan teknis menjadi langkah pemerintah untuk mempercepat realisasi pembiayaan program PSR.
Lebih jauh ia mengatakan, petani sawit harus tergabung ke dalam satu kelompok karena tidak mungkin pelaksanaan cheking di masing – masing kebun melainkan tersentralisasi.
“Kedua aspek legalitas, legalitas ini adalah sesuatu yang perlu dilakukan tetapi dalam hal pemeriksaan legalitas ini pemerintah melakukan supervisi terus menerus,” kata dia.
Ditambahkannya, pelaksanaan peremajaan sawit perkebunan tersebut harus memiliki tanda kepemilikan diantaranya seperti Sertifikat Hal Milik (SHM) maupun surat pengesahan dari pemerintah desa setempat.
“Nah ini yang menjadi landasan utama pemerintah untuk percepatan replanting dan mudah – mudahan kita melakukan berbagai trial and error untuk percepatan replanting lainnya,” ungkap dia.(SA/rif)
Leave a comment