Pemda Harus Berani Tindak Penyalahgunaan Elpiji 3 Kg

Jakarta, Situsenergy.com

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria mengimbau kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menindak tegas para pelaku industri, pengusaha laundry, kapal-kapal nelayan yang tidak berhak, restauran dan hotel yang masih menggunakan atau membeli elpiji bersubsidi 3 kg.

“Pemda seharusnya menjalin lerjasama dengan Pertamina agar alokasi elpiji subsidi tidak sampai jatuh ke pengguna yang tidak berhak. Dan Gubernur harus mengeluarkan instruksi gubernur tentang hal ini agar para pelaku yang saat ini masih melakukan penyalahgunaan tidak berani atau tidak bisa membeli elpiji bersubsidi lagi,” kata Sofyano kepada Situsemergy.com di Jakarta, Sabtu (02/11).

Hal ini disampaikan Sofyano menanggapi adanya kegiatan operasi pasar elpiji 3 kg yang digelar PT Pertamina (Persero) di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat selama tiga hari.

Lebih jauh ia mengatakan, pembinaan agen dan pangkalan elpiji adalah tugas Pemda setempat. Sehingga jika terjadi penyelewengan distrubusi elpiji 3 kg maka hal itu juga menjadi tanggung jawab Pemda.

“Bukankah yang menentukan HET elpiji Pemda juga? Jadi jika merasa ada permainan soal harga di agen atau pangkalan maka Pemda bisa mengevaluasi dan menurunkan HET. Jika Pemda berani melakukan hal itu  baru gubernur dan para bupati/walikotanya bisa dikatakan hebat,” kata Sofyano.

Ia menambahkan, Pemda seharusnya juga tidak hanya mengeluarkan HET tetapi harus melakukan pembinaan terhadap agen dan pangkalan, serta berani bersikap keras terhadap pihak-pihak yang tidak berhak menggunakan elpiji subsidi, seperti hotel, industri, pengusaha laundry, maupun restauran besar yang terbukti menggunakannya.

“Keberanian menindak hal ini akan menjadi bukti bahwa Pemda telah melaksanakan amanah rakyat dan keputusan pemerintah bahwa elpiji bersubsidi hanya diperuntukkan bagi orang miskin,” pungkasnya.

Sebelumnya Pertamina Kalbar, Kamis, menggelar operasi pasar elpiji bersubsidi atau elpiji tabung tiga kilogram di sejumlah pasar tradisional di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya,  guna memenuhi permintaan elpiji dari  masyarakat tidak mampu.

“Operasi pasar elpiji tiga kilogram ini kami gelar bersama Disperindagkop Kota Pontianak secara bertahap mulai hari ini hingga dua hari ke depan, ” kata Region Manager Comm, Relation and CSR Kalimantan, Heppy Wulansari dalam keterangan persnya yang diterima Situsenergy.com, di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan operasi pasar dilakukan untuk memastikan ketersediaan elpiji bersubsidi di lapangan dan memastikan pembelinya adalah masyarakat yang berhak atas elpiji bersubsidi tersebut.

Selain operasi pasar, Pertamina juga melakukan berbagai upaya untuk memastikan distribusi elpiji subsidi tepat sasaran, antara lain sidak berkala dan penertiban pembelian elpiji di pangkalan.

“Pertamina telah melakukan sidak ke beberapa rumah makan bersama dengan Disperindagkop Kota Pontianak, Satpol PP, dan Anggota DPRD beberapa hari sebelumnya, dari sidak ini ditemukan ada tiga lokasi rumah makan mendapatkan 99 tabung elpiji yang tidak sesuai peruntukannya,” paparnya.

Dari sidak tersebut, rumah makan yang masih menggunakan elpiji subsidi langsung diminta melakukan penukaran (trade in) ke elpiji nonsubsidi.

Selain rumah makan, bersama dengan tim TPID (Tim Pengendelian Inflasi Daerah) dan Bappeda, Pertamina berencana melakukan pengecekan ke beberapa tempat untuk memastikan apakah sudah berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Heppy menambahkan, pihaknya juga sudah menerapkan untuk pembelian di pangkalan menggunakan KTP, di mana satu KTP maksimal pembelian dua tabung sehingga tidak ada lagi penimbunan baik penggunaan rumah tangga dan usaha makanan.

“Kita juga mengimbau masyarakat mampu untuk beralih menggunakan Bright Gas dengan varian tabung 5,5 kilogram dan 12 kilogram. Elpiji Bright Gas sangat aman karena teknologi Double Spindle Valve System, lebih ringan dibawa, dan lebih cantik untuk diletakkan di dapur,” tukasnya.(adi)