Jakarta, situsenergy.com
Pelaku usaha di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) meminta agar harga EBT tidak menggunakan sistem flat tapi regresion. Misalnya 115 persen dari BPP 8 tahun pertama, 8 tahun kedua, 100 persen 8 tahun berikutnya, lalu baru dibawah 100 persen.
“Hal ini menjadi insentif ke pihak swasta yang berpikirnya bagaimana balik modal dulu. Setelah itu baru pengusaha dapat memberikan sumbangan ke pemerintah,” kata Wakil Ketua Umum Kadin EBT, Halim Kalla pada sejumlah media, Selasa (3/10) di Jakarta.
Menurut dia, skema demikian agar target 23 persen EBT seperti program pemerintah dapat berjalan. “Selama ini EBT memang berjalan tetapi targetnya tidak tercapai,” ucapnya.
Dikatakan, pemerintah telah menjanjikan bahwa akan membantu untuk mencarikan kredit. “Kita sudah bilang dengan bunga sekarang12 persen itu mustahil bisa jalan. Selama ini pemerintah selalu menjanjikan adanya bantuan dari negara luar yang bunganya rendah dan itu akan digunakan swasta untuk investasi, tapi belum ada sekarang,” papar Halim.
Dia juga membandingkan kondisi pengembangan PLTS di Dubai. “Di sana semuanya 0 bunga. Bahkan ada insentif khusus, lahan gratis, distribusi listrik infrastruktur sudah siap serta pembangunannya juga skala besar 2000-3000 MW sehinga sangat efisien,” paparnya. (Fyan)
Leave a comment