Pasca Kebakaran Tanki Balongan, Pertamina Harus Jelaskan Soal Isu Impor BBM

Jakarta, Situsenergi.com 

PT Pertamina (Persero) perlu menjelaskan publik atas isu yang sedang ramai diperbincangkan bahwa kebakaran Tanki Kilang Balongan, bakal jadi importasi BBM.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Resourcess Study (IRESS), Marwan Batubara, asumsi tentang import BBM ramai menjadi perbincangan publik. Pertamina, kata dia, harus menjelaskan ke masyarakat tentang fakta yang sebenarnya agar berita bohong (hoax) bisa dihindari.

Ia mengatakan, bahwa ada beberapa pakar yang menghubung-hubungkan kejadian kebakaran Tanki Balongan dengan impor BBM. Namun dalam kondisi Covid-19 saat ini, sebagaimna penjelasan Direktur Utama Pertamina pada April tahun lalu, dapat dicapai dengan mengurangi produksi.

“Kita tentu akan memperhatikan jika gara-gara kebakaran, peningkatan impor tapi tentu berbeda kalau dengan Covid-19. Saya menyarankan agar Pertamina segera melakukan klarifikasi terhadap asumsi impor yang diambil dari masyarakat,” kata Marwan dalam diskusi virtual, Terbakarnya Tanki Balongan, Pasokan BBM Aman ‘yang diselenggarakan oleh Energy Watch, dengan APEI dan Ruang Energi, Kamis (01/4/2021).

Zona Marwan, bahwa dalam kondisi pandemi seperti saat ini, dimana konsumsi BBM mengalami penurunan, seharusnya Pertamina tidak melakukan imprtasi.

“Saya mengingatkan agar masa pandemi Covid-19 tidak ada alasan untuk melakukan impor, bukan berdampak pada pasokan BBM akibat kebakaran kilang minyak Balongan, tetapi kita perlu informasi yang transparan dari Pertamina,” paparnya.

Ia juga meminta kepada Pertamina agar penyelidikan tentang penyebab kebakaran Tanki T301 di Kilang Balongan dilakukan secara tuntas dan transparan. Ia meminta maaf tidak ada hal yang terjadi dari kejadian tersebut, karena menurutnya masyarakat berhak untuk tahu tentang kejadian sebenarnya.

“Terkait penyebab kebakaran, Pertamina harus menjelaskan secara transparan kepada publik, jangan sampai seperti PLN pada 2019 lalu melakukan Blackout, tetapi ditemukan bagian dari upaya efisiensi anggaran,” tukasnya.

“Jangan sampai karena hal tersebut, biaya pertanggungan ini bagaimana meningkatkan Sumber Daya Manusia. Saya mengingatkan manajemen agar tidak salah dalam mengambil langkah apalagi yang bersifat politis,” pungkasnya. (SNU / RIF)