Saya termasuk yang mendukung penuh rencana Stop Impor Solar. Dukungan ini bukan karena euforia nasionalisme sesaat, melainkan karena secara strategis kebijakan tersebut memang pantas dan perlu diambil.
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, ketergantungan Indonesia pada impor energi-khususnya solar-adalah kerentanan serius yang tidak bisa terus dipelihara.
Namun dukungan saya bukan dukungan yang “membabi buta” atau tanpa syarat. Justru karena kebijakan ini besar, berdampak luas, dan menyentuh jantung APBN, maka ia harus dikawal dengan akal sehat fiskal. Stop impor solar tidak boleh berubah menjadi kebijakan yang tampak heroik di permukaan, tetapi diam-diam membebani subsidi dan menggerogoti keuangan negara.
Selama bertahun-tahun, impor solar menjadi sumber pemborosan devisa dan penyumbang defisit neraca migas.
Setiap fluktuasi harga minyak dunia langsung menghantam APBN. Negara seolah kehilangan kendali atas salah satu kebutuhan paling mendasar: energi.
Dalam konteks itu, menghentikan impor solar adalah langkah logis. Negara tidak boleh terus-menerus menggantungkan kebutuhan vitalnya pada pasar internasional yang tidak bisa dikendalikan. Apalagi Indonesia bukan negara miskin sumber daya dan bukan pula negara tanpa BUMN energi.
Stop impor solar adalah pesan bahwa energi adalah urusan kedaulatan, bukan sekadar urusan dagang.
Persoalan muncul ketika larangan impor solar tidak disertai perhitungan biaya yang jujur dan transparan, terutama terkait kewajiban pencampuran solar dengan FAME berbasis sawit.
Biodiesel sering dipromosikan sebagai solusi.
Saya tidak menolak biodiesel. Tetapi saya menolak dogmatisme energi yang menutup mata terhadap fakta paling sederhana: harga sawit mahal, dan FAME ikut mahal.
Buat Publik , Larangan Import bukan berarti Subsidi akhirnya harus Membengkak.
Dibalik Stop Impor Solar , publik tentu paham bahwa Stop Impor Solar akan berhubungan dgn Sawit. Sawit adalah komoditas global. Ketika harga CPO naik, biaya produksi FAME otomatis melonjak. Jika impor solar dihentikan lalu kebutuhan dalam negeri dipenuhi dengan solar yang “dipaksa” dicampur FAME dalam porsi besar tanpa mekanisme pengendalian harga, maka yang terjadi bukan penghematan, melainkan pemindahan beban ke subsidi.
Kita harus jujur , jika harga energi ditekan agar tetap murah bagi masyarakat, sementara biaya produksinya naik karena FAME mahal, maka selisihnya pasti ditutup APBN.
Jika stop impor solar akan berujung pada Subsidi energi yang melonjak dan juga Tambahan kompensasi untuk Pertamina serta adanya Tekanan baru pada defisit anggaran ,maka kebijakan ini perlu dikoreksi.
Jangan sampai negara berhenti impor di satu sisi, tetapi diam-diam mencetak masalah fiskal di sisi lain.
Kedaulatan energi tidak boleh dibangun dengan cara mengorbankan disiplin anggaran.
Ada hal penting yang perlu diingat bahwa dalam prakteknya , setiap kebijakan energi hampir selalu berakhir di Pertamina.
BUMN energi ini nyaris selalu dipaksa menanggung selisih harga, menjalankan penugasan, dan menutup lubang kebijakan yang tidak tuntas di hulu.
Maka semoga Stop Import Solar tidak harus membuat Pertamina sebagai Penyangga Resiko.
Saya juga ingin menegaskan bahwa Pertamina bukan kantong tanpa dasar.
Jika Pertamina diwajibkan menyerap FAME mahal demi menutup kekurangan pasokan akibat stop impor, sementara harga jual solar dikendalikan, maka beban keuangan Pertamina akan membengkak.
Pada akhirnya, negara juga yang harus turun tangan lewat suntikan modal atau kompensasi.
Stop impor solar hanya masuk akal jika Beban Pertamina dihitung secara realistis ditambah dengan Skema kompensasi jelas dan terbuka serta Tidak ada kebijakan “tutup mata” terhadap risiko keuangan.
Dalam diskusi energi, terlalu sering fakta ekonomi dikalahkan oleh jargon.
Salah satunya adalah anggapan bahwa biodiesel selalu solusi murah. Itu tidak selalu benar.
Harga Sawit Mahal adalah Fakta.
Ketika harga sawit tinggi, FAME mahal. Sesederhana itu.
Jika negara memaksakan bauran energi tanpa memperhitungkan siklus harga komoditas, maka yang terjadi adalah distorsi pasar dan pemborosan anggaran. Energi terbarukan harus dikembangkan secara bertahap, fleksibel, dan berbasis data, bukan sebagai kewajiban kaku yang tidak mengenal konteks harga.
Isu yang tidak kalah penting adalah sikap pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan besar milik pengusaha besar yang selama ini menikmati izin impor solar.
Kita harus jujur mengakui bahwa impor solar selama ini bukan hanya urusan negara, tetapi juga ladang bisnis yang menguntungkan. Maka, ketika negara memutuskan stop impor, tidak boleh ada kebijakan setengah hati.
Tidak boleh ada lagi Izin khusus yang hanya dinikmati segelintir pihak , Tidak boleh ada Celah kebijakan atas nama “kebutuhan mendesak” dan juga “Haram hukumnya” ada Kompromi karena tekanan modal besar.
Jika stop impor solar hanya berlaku keras ke negara dan BUMN, tetapi lunak ke korporasi besar, maka kebijakan ini niscaya kehilangan legitimasi publik.
Saya tidak mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut harus dimatikan. Namun transisi harus jelas, tegas, dan berbatas waktu. Pemerintah harus berani mengatakan: impor solar adalah fase yang selesai.
Perusahaan besar harus diarahkan bertransformasi, bukan dilindungi oleh kebijakan abu-abu.
Negara tidak boleh kalah oleh lobi. Kebijakan energi bukan urusan elite, tetapi kepentingan publik.
Sejatinya Stop Impor Solar Harus Jadi Reformasi, Bukan Sekadar Larangan.
Larangan impor bukan tujuan akhir. Ia harus diikuti oleh Perbaikan dan Perubahan termasuk Penyempurnaan Peraturan.
Jika tidak, bahwasanya Stop impor solar hanya akan menjadi judul besar tanpa isi.
Saya mendukung stop impor solar karena ini langkah strategis yang benar. Namun justru karena saya mendukung, saya merasa wajib mengingatkan: jangan jadikan APBN sebagai korban kebijakan yang tidak tuntas.
Keberanian sejati bukan hanya menghentikan impor, tetapi juga berani jujur pada angka, berani menolak distorsi, dan berani melawan kepentingan sempit.
Stop impor solar harus menjadi simbol keberanian yang rasional—bukan sekadar gagah di judul, tetapi bocor di anggaran.[•]
Leave a comment