OPINI SZ : Maduro Ditangkap Amerika: Bagaimana dengan Harga Minyak, dan Ujian Kepentingan Indonesia

Penangkapan Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat bukan sekadar peristiwa hukum atau diplomatik.
Ia adalah gempa geopolitik yang berpotensi mengguncang pasar energi global dan menempatkan kepentingan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pada posisi yang rapuh. Dampaknya akan terasa nyata pada harga minyak dunia dan langsung menyentuh kepentingan strategis Pertamina yang memiliki aset di Venezuela.

Para pakar energi tentu paham bahwa pasar minyak bergerak bukan hanya oleh pasokan dan permintaan, tetapi juga oleh ekspektasi dan ketakutan.
Penangkapan kepala negara produsen minyak besar akan memicu “resiko besar” seketika.
Venezuela, meski produksinya menurun dalam satu dekade terakhir, tetap merupakan simbol penting di OPEC dan kawasan Amerika Latin. Ketidakpastian politik pasca-penangkapan berpotensi mengganggu produksi, logistik, dan ekspor. Trader akan bereaksi cepat: kontrak berjangka menguat, volatilitas melonjak, dan harga terdorong naik.

Kenaikan ini mungkin bersifat sementara jika transisi kekuasaan berjalan tertib. Namun, jika sanksi diperketat, konflik internal membesar, atau terjadi tarik-menarik pengaruh global, lonjakan bisa bertahan.
Dunia yang sudah dibebani ketegangan Timur Tengah dan perang dagang pasti akan tambah bereaksi karena pasar sering tak peduli pada “kebutuhan”; ia hanya membaca risiko.

Terkait Kasus “Maduro”,
bagi Indonesia, dampaknya dua lapis.
Pertama, sebagai negara pengimpor minyak, kenaikan harga akan menekan neraca perdagangan dan fiskal (subsidi, kompensasi energi). Kedua, ada kepentingan langsung melalui aset Pertamina di Venezuela. Di sinilah dilema klasik muncul: menjaga prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara, sembari melindungi kepentingan nasional yang konkret.

Sikap pemerintah idealnya tegas namun tenang. Pertama, menegaskan posisi politik luar negeri bebas-aktif: menyerukan penyelesaian damai, menghormati hukum internasional.
Kedua, melakukan diplomasi senyap untuk memastikan perlindungan aset dan keselamatan WNI/tenaga kerja, tanpa memprovokasi salah satu pihak.
Ketiga, menyiapkan mitigasi fiskal,termasuk penyesuaian kebijakan energi,agar gejolak harga tak langsung menghantam rakyat.

Indonesia tidak perlu menjadi penonton pasif. Sebagai anggota G20 dan negara berpengaruh di Global South, Indonesia bisa mendorong forum multilateral agar krisis tidak berubah menjadi preseden berbahaya: penegakan hukum yang bercampur kepentingan geopolitik.

Dari sisi lain , bagi Pertamina, isu ini adalah ujian tata kelola dan ketahanan strategi. Pertama, pemetaan risiko harus diperbarui secara cepat, memperhatikan dengan ketat risiko politik, sanksi, pembayaran, hingga force majeure.
Kedua, diversifikasi pasokan dan portofolio menjadi keharusan, bukan lah jargon. Ketergantungan pada satu wilayah berisiko tinggi harus dikurangi.
Ketiga, lindung nilai (hedging) yang disiplin.

Lebih jauh, Pertamina perlu komunikasi publik yang jujur dan terukur. Kepanikan sering lahir dari informasi setengah matang. Transparansi tentang eksposur, langkah mitigasi, dan dampak terhadap pasokan domestik akan menjaga kepercayaan pasar dan publik.

Krisis semacam ini mengingatkan kita pada kelemahan struktural: ketergantungan impor dan lambannya transisi energi dan juga swasembada energi.
Setiap gejolak geopolitik selalu “menghukum” negara yang belum mandiri.
Maka, respons jangka pendek harus disertai agenda jangka panjang: percepatan energi terbarukan dan lakukan swasembada energi secara pasti.

Penangkapan seorang presiden, jika terjadi, adalah peristiwa luar biasa. Namun, respons Indonesia tak boleh reaktif dan emosional.
Yang dibutuhkan adalah kepala dingin, diplomasi cerdas, dan manajemen risiko yang profesional.
Harga minyak boleh bergejolak, tetapi arah kebijakan harus tetap stabil: melindungi kepentingan nasional tanpa mengorbankan prinsip, dan memastikan energi tetap terjangkau bagi rakyat.[•]