Nicke : Pemerintah Subsidi-Beri Kompensasi Solar Rp 13.000 dan Pertalite Rp 9.950 Per Liter

Jakarta, Situsenergi.com

Penguatan harga minyak mentah akibat menurunnya suplai global, terutama dari Libya dan Ekuador, serta terbatasnya kemampuan produksi OPEC+ berdampak terhadap harga keekonomian bahan bakar minyak dan elpiji di Indonesia.

Hal ini disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (06/6/2022).

“Kalau kita melihat harga keekonomian dengan peningkatan harga minyak dan gas ini juga meningkat tajam,” kata Nicke Widyawati.

Sebagaimana formulasi perhitungan yang dilakukan oleh Pertamina pada Juli 2022, harga keekonomian Solar adalah Rp 18.150 per liter, sedangkan harga jual masih Rp 5.150 per liter.

“Kondisi ini membuat pemerintah harus membayar subsidi Solar Rp 13.000 per liter,” ucap Nicke.

Sementara itu, harga keekonomian BBM bersubsidi Pertalite berada pada angka Rp 18.150 per liter. Namun Pertamina menjualnya dengan harga Rp 7.650 per liter.

“Sehingga setiap liter Pertalite yang dibeli oleh masyarakat mendapatkan subsidi Rp 9.550 per liter dari pemerintah,” ungkapnya.

Sementara untuk elpiji bersubsidi, pihaknya belum menaikkan harga elpiji nonsubsidi sejak tahun 2007, sehingga harganya masih Rp 4.250 per kilogram.

“Padahal saat ini harga pasar elpiji adalah Rp 15.698 per kilogram, shingga subsidi dari pemerintah adalah Rp 11.448 per kilogram,” kata Nicke.

Lebih jauh ia juga mengungkapkan bahwa harga keekonomian produk BBM nosubsidi jenis Pertamax adalah senilai Rp 17.950 per liter. Pertamina masih mematok harga Pertamax Rp 12.500 per liter, sedangkan perusahaan kompetitor sudah menetapkan harga produk sekitar Rp 17.000 per liter.

“Kami masih menahan harga Pertamax Rp 12.500 per liter karena kami juga pahami kalau Pertamax naik setinggi ini, maka shifting ke Pertalite akan terjadi. Kondisi ini tentu akan menambah beban negara,” paparnya.

Nicke juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memantau kondisi harga pasar dan melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang sesuai.

“Perhitungan harga keekonomian BBM dan elpiji sudah sesuai dengan formulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM. Formula perhitungan ini juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan kompetitor lain dalam menetapkan harga BBM maupun elpiji mereka,” pungkasnya.(SL)