Jakarta, Situsenergi.com
PT Timah Tbk bakal menempuh tindakan tegas dengan mempolisikan pihak-pihak yang melakukan praktik penambangan timah ilegal (Illegal Mining) di kawasan yang merupakan wilayahnya. Sebab izin usaha penambangan (IUP) yang dikantongi adalah hak perusahaan sehingga seluruh proses penambangan hanya bisa dilakukan oleh perseroan dengan mengikuti prosedur dan tata cara yang ditentukan sesuai aturan.
Direktur Operasi dan Produksi, Nur Adi Kuncoro mengatakan bahwa hingga saat ini masih ada ancaman penambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan tambang yang dimilikinya. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi perusahaan dan lingkungan karena tidak sesuai dengan prosedur penambangan baku.
Untuk itu jika masih ditemukan masyarakat yang nekat melakukan aktivitas penambangan timah di kawasan IUP miliknya, manajemen tidak segan-segan untuk melaporkan ke pihak berwajib untuk diproses secara hukum.
“Kami bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi praktik penambangan ilegal, jika masih ditemukan kita minta mereka diperiksa,” ujar Nur Adi Kuncoro dalam paparan publik virtual, Rabu (29/11/2023).
Ditegaskan bahwa saat ini perseroan intens melakukan patroli di wilayah kerjanya untuk mencegah praktik penambangan ilegal yang kerap dilakukan masyarakat.
Berdasarkan catatan dari Babel Resiurces Institute (BRiNST) praktik penambangan ilegal yang dilakukan masyarakat hingga swasta di Propinsi Bangka Belitung merugikan negara hingga Rp2,5 triliun di tahun 2022. Kerugian ini berpotensi meningkat jika praktik tambang ilegal tidak mendapatkan perhatian serius dari aparat hingga pemilik IUP.
“Kita terus melakukan sosialisasi agar mereka tidak lagi melakukan praktik illegal mining. Dengan pemahaman yang benar kita harapkan tindakan yang merugikan itu bisa terus berkurang,” pungkasnya. (DIN/SL)
Leave a comment