Jakarta, Situsenergi.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa kebijakan hilirisasi industri pertambangan memberi manfaat bagi negara. Untuk itu ia menepis anggapan penghentian ekspor bahan mentah untuk nikel hanya menguntungkan segelintir pihak.
Saat membuka Muktar XVIII Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan, Rabu (22/2/2023), Jokowi menegaskan bahwa negara mendapatkan banyak penerimaan dari lonjakan nilai perdagangan nikel yang sebelumnya hanya Rp 17 triliun menjadi Rp 450 triliun pada 2022 setelah larangan ekspor mentah diberlakukan.
“Dari Rp 17 triliun menjadi Rp 450 triliun itu negara akan mendapatkan berlipat-lipat dari pajak perusahaan, dari pajak karyawan, dari royalti, dari penerimaan negara bukan pajak/PNBB, dari bea ekspor. Kita akan dapat, dapat, dapat itu,” kata Jokowi.
Menurut Presiden, dari pos-pos penerimaan negara tersebut, kemudian ditransfer ke daerah-daerah untuk menjadi Dana Desa maupun bantuan sosial. Ibaratnya, hilirisasi industri pertambangan itu seperti membuat sebuah ekosistem yang dapat menghasilkan telur.
“Dan sudah bertelur mereka, telurnya tinggal kita ambil. Inilah konsep besarnya seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang berpendapat ‘Pak yang dapat kan perusahaan besar’. Bukan. Kita pun negara mendapatkan itu dari yang tadi saya sampaikan, pajak, PNBB, bea ekspor,” paparnya.
Lebih jauh Jokowi mengatakan bahwa Indonesia harus memperoleh nilai tambah yang berkali-kali lipat dari pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, termasuk komoditas pertambangan.
“Jangan sampai kita sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun sejak VOC yang kita ekspor itu selalu bahan mentah, selalu raw material, sehingga nilai tambahnya kita tidak punya,” kata Jokowi.(Ert/SL)
Leave a comment