Jakarta, Situsenergy.com
Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) menilai pemerintah perlu membuat gebrakan agar minat investor terhadap pengembangan energi baru terbarukan (EBT) semakin meningkat. Pasalnya saat ini investor pada sektor ini terkesan maju mundur lantaran dukungan pemerintah berupa kebijakan yang pro aktif dirasakan masih kurang.
Ketua Umum METI, Surya Darma, mengatakan perlu ada pembenahan dari berbagai sektor agar minat investor pad pengembangan EBT di dalam negeri membaik. Terlebih tahun 2025 pemerintah menargetkan tingkat bauran energi khususnya EBT dapat menyentuh level 23 persen. Menurutnya dukungan kebijakan pemerintah harus totalitas agar investor tertarik. Sebab perlu dipahami bahwa pengadaan infrastruktur pengembangan EBT tergolong mahal dan penuh risiko.
“Untuk mengajak swasta ikut berinvestasi sudah tentu perlu daya tarik sendiri,” ujar Surya di Jakarta, Senin (8/12).
Menurut Surya kolaborasi dengan swasta sangat penting, apalagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bukan satu-satunya instrumen untuk meningkatkan porsi EBT. Perkiraan kebutuhan investasi untuk pengembangan EBT yaitu USD98 miliar atau sekitar Rp1.375 triliun.
Karena itu, pemerintah harus menciptakan kesetaraan bisnis energi non-fosil (EBT) dengan energi fosil. Selama ini energi fosil mendapat subsidi dari pemerintah cukup besar, sedangkan EBT relatif masih minim. Pemerintah disarankan untuk berhak kepada swasta melalui subsidi EBT.
“Tidak mungkin kita biayai sendiri, jadi perlu pembiayaan dari swasta. Salah satu kendala pokok yang dihadapi para pengembang pembangkit EBT adalah masalah harga yang tidak sesuai dengan keekonomian. Harga listrik dari pembangkit EBT selalu di atas daya beli PLN yang diukur dengan Biaya Pokok Penyediaan (BPP),” ujarnya. (DIN/rif)
Leave a comment