Jakarta, Situsenergi.com
Kementerian ESDM menegaskan bahwa target Net Zero Emission pada 2060 mendatang akan terus dikejar. Untuk mencapai target itu pemerintah perlu melakukan transisi energy sehingga butuh dukungan dari berbagai pihak termasuk dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan.
Arifin Tasrif, Menteri ESDM, mengatakan pemilihan teknologi menjadi pertimbangan utama guna memastikan ketersediaan, kemudahan, keterjangkauan, keberlangsungan dan daya saing untuk mencapai kemandirian energi, ketahanan energi, pengembangan berkelanjutan. Selain menggalang bantuan dari berbagai negara, pemerintah juga memiliki strategi jangka panjang sektor energi yang dilakukan Pemerintah menuju karbon netral.
Pada sisi suplai, strategi yang dilakukan adalah pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), meliputi solar fotovoltaik, angin, biomassa, panas bumi, hidro, energi laut, nuklir, hidrogen, dan battery energy storage systems.
“Di samping itu infrastruktur sangat penting, jadi interkoneksi, transmisi dan penerapan smart gird ini juga mutlak dilaksanakan. Demikian banyaknya hal-hal yang harus kita integrasikan, termasuk juga dukungan-dukungan pendanaan ke depan,” kata Arifin dalam keterangannya, Jumat (13/8).
Sementara dari sisi demand, strategi yang dilakukan antara lain penerapan Standar Kinerja Energi Minimun (SKEM) dan kompor listrik. Untuk sektor transportasi dengan penerapan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
“Kita berharap tentu saja agar rumah tangga dapat memanfaatkan kompor listrik mengganti LPG yang selama ini kita impor dan juga menyerap subsidi yang cukup besar. Kalau kita bisa mengalihkan subsidi ini, dana tersebut dapat kita alihkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kita memiliki sumber dana yang lain,” tutur Arifin.
Selain itu, pada sektor industri dilakukan dengan mendorong pertumbuhan industri dengan mendorong pertumbuhan industri sesuai jenis proses industri yang ada dan transisi energi. Sedangkan untuk sektor komersial melalui optimasi konsumsi energi pada bangunan gedung milik swasta dan pemerintah.
“Untuk mencapai target-target pembangunan EBT tersebut, tentu membutuhkan regulasi yang dapat memberikan kepastian dan keamanan berusaha. Maka dari itu, Pemerintah merumuskan beberapa kebijakan strategis, mulai dari RUU EBT hingga Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri ESDM,” kata Arifin.
Kemudian untuk skema pembiayaan infrastruktur EBT, Arifin menuturkan, dilakukan melalui investasi swasta, kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penyertaan modal negara, kerja sama swasta dengan BUMN/BUMD, dan APBN/APBD, serta fasilitas pembiayaan lainnya, seperti Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP), Geothermal Resources Risk Mitigation (GREM), dan SDG Indonesia One.
“Pemerintah juga telah memberikan insentif fiskal dan non-fiskal, seperti tax allowance, fasilitasi bea masuk, serta tax holiday. Kami terus berusaha untuk dapat memberikan bentuk-bentuk insentif dan instrumen keuangan baru dalam meningkatkan minat investor,” kata Arifin. (DIN/RIF)
Leave a comment