Jakarta, SitusEnergy.com
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution Optimistis Indonesia bakal menang di Organisasi Perdagangan Dunia / World Trade Organization (WTO) jika RI berniat menggugat terkait kebijakan hambatan tarif berupa pengenaan bea masuk imbalan sementara untuk produk biodiesel RI. Pasalnya menurut Darmin, tudingan pemberian subsidi untuk biodiesel yang dituduhkan Uni Eropa memang tidak berdasar.
“Kami bisa buktikan. Dari dulu kami juga punya. Cuma mereka (Uni Eropa) tidak mau berhenti saja menyerang produk sawit Indonesia. Sebentar-sebentar yang nuntut asosiasi, lalu konsumen, macam-macam,” ujar Darmin di Jakarta, Rabu (31/7).
Uni Eropa sendiri sejatinya telah beberapa kali berusaha m ngenakan bea masuk anti dumping terhadap Indonesia, namun usaha tersebut selalu berhasil digagalkan oleh pemerintah RI.
Kementerian Perdagangan mencatat, pada 16 Februari 2018 lalu, Court of Justice EU (CJEU) mengeluarkan keputusan yang menguatkan putusan Hakim General Court sehingga Uni Eropa memutuskan membatalkan pengenaan BMAD yang mulai efektif berlaku per 16 Maret 2018.
Indonesia juga telah berhasil terbebas dari pengenaan BMAD atas impor biodiesel melalui keputusan panel Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) WTO pada 26 Oktober 2017. Panel DSB memenangkan klaim Indonesia atas Uni Eropa pada sengketa DS 480 – EU-Indonesia Biodiesel.
“Kami waktu itu melahirkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dia (Eropa) bilang ini subsidi nih. Tuduhan subsidi itu resmi diberlakukan dan dia mulai bebankan bea masuk anti-dumping, dan kita maju ke WTO dan 2018 kita menang,” jelasnya.
Darmin menduga, tudingan Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit Indonesia itu disebabkan oleh produk minyak nabati mereka yang kalah bersaing.
“Sawit enggak bisa tumbuh di sana. Padahal, yang paling efisien sawit. Jadi dari berbagai rupa, (sawit) diserang terus,” pungkasnya.
Pemerintah sendiri disebut Darmin terus berkomunikasi agar Uni Eropa untuk menggagalkan upaya pengenaan bea masuk tersebut. Di saat yang sama, sambung, Indonesia juga terus memperbaiki tata kelola perkebunan sawit di Indonesia. Mulai dari pembenahan data hingga standarisasi sertifikasi Sistem Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO).
Saat ini, pemerintah tengah merampungkan peraturan presiden (perpres) terkait ISPO. Di dalamnya, akan mengatur mengenai standar pengelolaan perkebunan sawit yang berkelanjutan. (SNU)
Leave a comment