Menanti Keberanian Menteri ESDM, Engelina: Batalkan dan Ambil Alih Hak Shell di Blok Masela

Jakarta, Situsenergi.com

Direktur Archipelago Solidarity Foundation Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina mengatakan, bahwa Pemerintah bisa membatalkan dan segera mengambil alih hak pengelolaan Shell di Blok Masela. Pasalnya, perusahaan asal Belanda tersebut terkesan mempermainkan dan menyandera pengembangkan blok gas abadi tersebut.

“Menteri ESDM Arifin Tasrif tidak perlu berpura-pura marah. Sebab, Pemerintah bisa segera membatalkan hak pengelolaan Shell di Blok Masela. Yang patut kita tunggu adalah keberanian Menteri ESDM untuk membatalkan perjanjian dengan Shell,” kata Engelina kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/5/2023).

“Menurut saya Menteri ESDM tidak perlu marah-marah. Tinggal hak Shell dibatalkan dan dikembalikan kepada negara. Kalau tidak berani membatalkan, berarti masalah bukan lagi di Shell tapi soal sikap Menteri ESDM yang tidak bernyali,” cetusnya.

Lebih jauh Engelina mengungkapkan, pihaknya sudah sejak tiga tahun lalu meminta pemerintah untuk mengusir Shell dari Blok Masela, karena mereka memiliki hak pengelolaan tetapi tidak melakukan apapun.

“Jadi, kalau sekarang Menteri ESDM bersikap seperti itu ya kita apresiasi, lebih baik terlambat daripada diam. Namun kita tunggu sikap tegas Menteri ESDM,” tukasnya.

Mantan anggota DPR/MPR ini juga meminta Menteri ESDM mempertimbangkan untuk mem-blacklist operasional Shell di Indonesia. Karena perusahaan yang hanya mau menang sendiri seperti itu tidak perlu bekerja di Indonesia. Bila perlu, Menteri ESDM mempertimbangkan untuk membekukan seluruh kegiatan Shell di Indonesia.

“Jadi selain membatalkan hak pengelolaan Shell di Blok Masela, Menteri ESDM juga perlu mempertimbangkan untuk mem-blacklist operasional Shell di Indonesia. Sia-sia bermitra dengan perusahaan seperti itu. Kalau Menteri ESDM masih memiliki wibawa maka harus menunjukkan kalau negara ini lebih besar dari korporasi manapun. Kalau hanya menunjukkan sikap marah, justru memperlihatkan kelemahan sendiri,” katanya.

Untuk itu, kata Engelina, kalau Menteri ESDM tidak berani mengambil langkah tegas, maka sebaiknya meninggalkan jabatan untuk memberikan kesempatan kepada orang lain, yang bisa menjaga wibawa negara di hadapan korporasi asing.

“Sebab, masalah Shell ini sudah lama, tapi terkesan seolah baru terjadi. Saya khawatir, Menteri ESDM hanya pencitraan semata, dengan menunjukkan kesalahan Shell. Segera ambil alih dan usir Shell,” tegasnya.

Puteri salah satu pelopor PN Permina (cikal bakal Pertamina), Johannes M. Pattiasina ini juga mengingatkan perusahaan Shell untuk lupa dengan sejarahnya sendiri. Shell itu datang ke Indonesia sebagai perusahaan kerang, kemudian mulai mengelola minyak di Sumatera Timur.

“Dari sanalah dia tumbuh dan berkembang menjadi peruhsaan besar seperti saat ini. Tapi, setelah kaya raya dari hasil bumi Indonesia seolah menjadi sombong dan lupa akan sejarahnya. Tanpa minyak Indonesia, Shell hanya perusahaan kerang. Ingat itu ya,” tegasnya.

Menurut Engelina, sikap Shell yang menguasai hak pengelolaan Blok Masela, tetapi tidak melakukan apapun itu telah merugikan kepentingan negara. Indonesia telah melewatkan begitu saja momentum ketika harga gas sedang menanjak naik. Kalau Shell tidak menghormati komitmen, maka Indonesia tidak perlu memberikan rasa hormat kepada perusahaan seperti itu.

“Sangat aneh kalau perusahaan seperti Shell ini dibiarkan menyandera agenda strategis. Kalau memang tidak mampu, ya jangan paksakan diri. Dengan kasus Blok Masela ini, reputasi Shell sebagai perusahaan rakasasa sebenarnya sudah rontok,” pungkasnya.

Sementara itu, Aktivis Maluku, Rais Mahu meminta Menteri ESDM segera mengambil langkah tepat untuk mengganti Shell dengan perusahaan lain yang lebih baik. Namun, Rais mengingatkan, perusahaan apapun yang mengelola Blok Masela, agar memperhatikan hak rakyat Maluku.

“Jangan sampai, gas Blok Masela hanya diambil tanpa membawa dampak apapun bagi Maluku. Apalagi, mereka hanya memberikan sekadar CSR. Itu tidak pantas, karena Maluku merupkan pemilik gas Masela. Jangan karena alasan modal dan teknologi, lantas kepentingan Maluku diabaikan. Modal Maluku merupakan yang terbesar berupa gas,” tegasnya.

Untuk itu, dia meminta agar jangan sampai dibalik seolah Maluku tidak memiliki modal. Modal kekayaan alam Maluku lebih dari semua investasi modal dan teknologi.

“Kalau tanpa gas, maka mereka tidak akan memiliki uang juga, karena potensi gas itu merupakan jaminan akan masuknya modal ke para pengelola,” pungkas Rais.

Terpisah salah satu tokoh Maluku, Amir Hamzah mengatakan, dengan peristiwa Shell ini sebaiknya, pemerintah menata kembali pola pengelolaan sumber daya alam, termasuk Blok Masela. Dia mengingatkan, agar pemerintah memberikan hak yang adil bagi masyarakat lokal.

Secara tradisional, kata Amir, masyarakat Maluku memiliki kearifan untuk berlaku adil. Misalnya, ketika nelayan membagi secara adil hasil tangkapan terhadap pemilik perahu, nelayan dan pemilik jaring.

“Masyarakat adat harus memperoleh hak yang adil atas kekayaan alam yang ada di wilayahnya. Tidak boleh masyarakat dirugikan,” tegasnya.(SL)