Marwan Batubara: Pernyataan LBP Dapat Diasumsikan Masih Ada Mafia Migas Di Pertamina

Jakarta,situsenergy.com

Jika mencermati pernyataan LBP, maka penyebab utama kekacauan berasal dari internal Pertamina, terutama direksi pada lapis pertama dan jajaran manajemen pendukung pada lapis kedua dan ketiga. Karena itu, maka merekalah pihak-pihak yang paling pantas digugat untuk bertanggungjawab.
Apalagi jika manajemen internal tersebut bekerja sama dengan mafia migas yang membuat pengelolaan Pertamina menjadi semakin kacau. Rakyat pantas menggugat dan menuntut ganti rugi kepada Pertamina atas berbagai kerugian tersebut! , demikian disampaikan Marwan Batubara Direktur Iress pada acara Diskusi Pertamina Sumber Kekacauan di Jakarta Kamis 19/12.

Lebih lanjut Marwan menambahkan : “Namun, Pertamina bukanlah lembaga otonom bebas berbuat sesuka hati tanpa kontrol. Di atas manajemen Pertamina ada pejabat-pejabat eksternal yang menjadi komisaris, sebagai pengawas dan pengendali perusahaan. Pertamina pun berada di bawah kendali Menteri BUMN, Menteri ESDM hingga Presiden Republik Indonesia. Karena itu, rakyat pun layak menggugat pejabat-pejabat negara tersebut hingga ke tingkat Presiden. Para petinggi negara ini layak pula dituntut bertanggungjawab atas kekacauan pengelolaan Pertamina.”

Sementara itu, posisi para Menteri dan Presiden Jokowi jauh di atas posisi manajemen Pertamina. Karena itu, jika manajemen Pertamina telah menimbulkan kekacauan, minimal sejak 2-3 tahun lalu, lantas mengapa pemerintah tidak melakukan perbaikan? Bukankah para Menteri terkait dan Presiden bisa mengganti manajemen Pertamina, setiap saat? Mengapa pemerintah membiarkan para subordinates “pengacau” tetap bercokol di Pertamina?, tambah Marwan lagi pada acara diskusi yang juga dihadiri oleh tokoh tokoh nasional seperti Adhie Masardie mantan Jubir Presiden Gus Dur , Inas Nasrulah mantan pimpinan komisi VI DPRRI , Ugan Gandar Mantan Presiden federasi serikat pekerja pertamina bersatu.

“Pernyataan LBP dapat pula diasumsikan bahwa kekacauan di Pertamina karena masih adanya mafia migas” tambah marwan yang juga menyebarkan pendapatnya dalam bentuk rilis terbuka ke media .
“Karena itu sebagai pendobrak, Ahok dibutuhkan untuk memberantas. Dalam hal ini, IRESS sangat skeptis karena sebelumnya terbuka kesempatan kepada pejabat yang pangkatnya jauh lebih tinggi dari Ahok, namun hal itu tidak dilakukan. Menurut mantan Menteri ESDM Sudirman Said, pada 2015 KordaMentha telah menghasilkan temuan berbagai pelanggaran mafia migas dan siap dilaporkan kepada KPK. Tetapi justru Presiden Jokowi mengurungkan pelaporan tersebut, entah karena apa dan siapa. Jika committed memberantas mafia, mestinya laporan ke KPK tersebut sudah dilakukan sejak akhir 2015 yang lalu”.

Dengan berbagai kasus itu , lanjut Marwan , maka sangat tidak layak bagi LBP mengkampanyekan Ahok. Apalagi kampanye dilakukan sambil menuduh dan mengorbankan lembaga/BUMN dan para pejabat di dalamnya sebagai sumber kekacauan. Padahal kekacauan tersebut, termasuk gagalnya pembangunan kilang dan terjadinya double deficit keuangan negara, justru terjadi akibat kebijakan dan peran para pejabat eksternal
Terlepas dari tuntutan terhadap para pejabat pemerintah di atas, kita juga harus menggugat manajemen Pertamina, terutama yang berafiliasi atau menjadi antek-antek mafia atau bagian dari oligarki yang merugikan negara. Jika manajemen tersebut terlibat dalam transaksi crude dan BBM yang melibatkan mafia, sengaja memperlambat pembangunan kilang agar impor BBM tetap besar, atau terlibat KKN dalam proyek-proyek, dan lain-lain, maka kita meminta agar hal-hal tersebut segera diusut. (ebs)