Logistik dan Distribusi, Jalur Kritis Operasi Bisnis Inti Pertamina

Jakarta, Situsenergy.com

Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori menilai, sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu melakukan konfirmasi atas manajemen logistik dan distribusi migas dari PT Pertamina (Persero) yang dahulu memilki kapal tanker, tapi dijual saat Menteri BUMN dijabat oleh Laksamana Sukardip pada tahun 2004 lalu.

Saat itu, kata Defiyan, Direksi Pertamina bersama Komisaris Utama Pertamina menjual dua tanker Very Large Crude Carrier (VLCC) milik Pertamina nomor Hull 1540 dan 1541 yang masih dalam proses pembuatan di Korea Selatan dan mengklaim penjualan kapal very large crude carrier (VLCC) milik Pertamina itu memperoleh untung sejumlah US$ 53 juta.

“Soal ini perlu dipertanyakan oleh Presiden, karena hal ini tidak saja berpengaruh pada harga jual BBM, tapi juga berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan pasokan (supply) BBM ke Pertamina, baik itu yang berasal dari impor maupun produksi dalam negeri yang akan berpengaruh ke hilir dan konsumen akhir juga,” kata Defiyan Cori di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

“Dibandingkan dengan keluhan masalah impor migas yang berkaitan dengan kekurangan produksi atas konsumsi BBM di dalam negeri, maka masalah utamanya lebih disebabkan oleh investasi sektor hulu energi di bawah tanggungjawab SKK Migas,” tambah dia.

Yang menjadi pertanyaan, lanjut dia, apakah kepemilikan kapal oleh Pertamina merupakan bagian penting dari kegiatan logistik dan distribusi Pertamina yang mampu menekan Biaya Proses Produksi atau Harga Pokok Penjualan (HPP) produk BBM sehingga berdampak pada harga jual ke konsumen? “Atau ini merupakan biaya yang membuat produksi atau operasi Pertamina tidak efisien dan efektif,” tanya Defiyan.

Menurut dia, Pertamina sepertinya tidak terlalu penting memiliki kapal pengangkutan migas sendiri dibandingkan dengan menyewa pada perusahaan swasta. “Kalaupun misalnya biaya sewa kapal lebih efisien dan efektif, mestinya berpengaruh pada murahnya harga BBM, namun faktanya sejak Pertamina tidak memiliki kapal harga BBM justru naik terus, walaupun kurs dollar atas rupiah melemah atau harga MOPS turun,” ketusnya.

Sebagai pembanding dalam konteks logistik dan distribusi sebagai bisnis inti, PT.Indofood Sukses Makmur yang memilki lebih dari 300 armada jaringan logistik dan distribusi sehingga produk dan harga produknya dapat terjangkau oleh konsumen. “Tentu ada yang aneh dalam pencopotan Direktur Logistik Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina apabila yang bersangkutan justru hendak membenahi jalur kritis (critical path) operasi bisnis inti Pertamina ini untuk membenahi kinerja Pertamina menjadi tambah baik,” ujarnya.

Secara konsepsi, logistik dan distribusi dalam teori ilmu manajemen produksi, maka pengangkutan, baik itu melalui kapal (perkapalan) maupun pengangkutan lewat darat dan udara adalah jalur kritis dalam proses bisnis Pertamina yang berpengaruh pada penetapan harga BBM Pertamina, untuk tujuan itulah Pertamina memiliki anak usaha di bidang ini.

“Oleh karena itu, kami minta kepada Menteri BUMN Erick Tohir supaya melakukan kajian perbandingan biaya (cost comparative) saat Pertamina memiliki kapal dahulu dengan saat ini menyewa kapal untuk menjalankan proses logistisasi dan distribusi,” tukasnya.

Defiyan juga meminta agar Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Direktur Utama dan Komisaris Utama dapat berhati-hati dalam melakukan identifikasi atas anak, cucu sampai cicit usaha Pertamina yang akan dihibahkan, dibubarkan, dan apalagi akan dijual.(adi)