Ketimbang Berdebat Siapa Pimpin Holding, Lebih Baik Fokus Ke Tolak IPO!

Jakarta, Situsenergi.com

Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Periode 2004-2015 Ugan Gandar mengajak seluruh elemen untuk fokus pada rencana privatisasi melalui Initial Public Offering (IPO) terhadap BUMN Panas Bumi yang akan dilakukan Kementerian BUMN, ketimbang malah berdebat siapa yang seharusnya memimpin holding BUMN Panas Bumi. 

Menurut Ugan, sangat jelas bahwa maksud dari pembentukan Holding BUMN Panas Bumi itu adalah guna mendapatkan uang segar bagi pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), termasuk juga membiayai investasi lainnya. Padahal, jika memang tujuannya untuk itu, menurutnya masih ada cara lain yang bisa ditempun Kementerian BUMN, seperti menerbitkan Green Bond. 

“Kalau tujuan pemerintah IPO itu adalah untuk mendapatkan dana segar sekitar USD400 juta, kenapa itu harus di IPO-kan, itu kan bisa dengan green bond. Jangan-jangan ini hanya alasan hanya untuk supaya lebih gesit, lebih transparan, lebih profesional, itu hanya gimmick saja. Justru yang saya takutkan itu adalah panas bumi itu sexy dan termasuk green energy. Yang saya khawatirkan si investor-investor itu hanya untuk memperlihatkan image mereka untuk green energy,” ujar Ugan kepada Situsenergi.com, Selasa (27/7/2021). 

Ugan mencontohkan kegagalan bisnis PGN setelah IPO. Menurutnya, dengan adanya kepemilikan saham publik sebesar 43 persen di PGN, maka perusahaan akan selalu berusaha agar bisa mencetak keuntungan. Hal itu kemudian mebuat PGN masuk ke bisnis hulu melalui Saka Energi, yang mana bisnis itu bukan kompetensinya. Alhasil, justru malah kondisi keuangan PGN memburuk. 

“Yang terjadi bukan mendapat keuntungan, Saka Energi justru membawa persoalan untuk PGN dengan pinjamannya yang begitu besar. Nah, jangan sampai ketika ini nanti dana pemegang saham sudah masuk ke IPO nya holding nanti, kemudian kan mereka harus mempertahankan pemegang saham. Dan bukan mustahil nanti mereka akan merambah lagi bisnisnya ke hulu dan kemana-mana, tidak karuan,” ungkapnya. 

“Jadi pada saat mengembangkan Saka Energi dan seolah-olah mereka berhasil, maka sahamnya naik dan mereka (Investor) pergi,” sambungnya. 

Maka itu, Ugan meminta kepada Pemerintah untuk tidak tergesa-gesa memutuskan dalam melakukan privatisasi atau IPO. Pemerintah harus melakukan kajian yang komprehensif terlebih dahulu dan mendengar suara-suara pekerja, karena mereka (para pekerja) adalah orang yang sudah puluhan tahun berkecimpung di bidang tersebut dan sudah sangat memahami kondisi perusahaan. 

“Dengarkan suara pekerja  yang sangat paham bisnisnya mereka. Kalau orang PLN dia sangat paham dari A sampai Z soal listrik. Orang Pertamina juga sama, orang PGE juga sama, mereka tau betul apa yang terjadi disana. Jangan karena direksi nya PLN, direksinya PGE itu hanya perintah dari Menteri saja, kemudian mereka mengeksekusi,” tegasnya. (SNU)