Kendala Bermigrasi ke Kendaraan Listrik, Harga Jual Masih Terlalu Mahal

Jakarta, Situsenergi.com

Wakil Ketua Umum Bidang Humas Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik (Periklindo), Ahmad Rofiqi mengatakan, program mobil listrik adalah upaya pemerintah untuk mengurangi emisi yang berdampak pada kerusakan alam. Namun kendala yang dihadapi pemerintah adalah harga jualnya yang masih sangat tinggi.

“Selain itu juga karena barang-barangnya diimport langsung dari luar negeri. Itu menjadi tantangan agar Indonesia yang sudah memiliki bahan baku nikel bisa memproduksi baterai sendiri sehingga biayanya tidak besar,” kata Ahmad Rofiqi dalam Webinar Perindo bertajuk ‘Kesiapan Industri Otomotif Beralih ke Mobil Listrik’ Jumat (30/9/2022).

“Tantangan ini bisa diatasi bahwa Indonesia bisa jadi salah satu pemain penting yang punya kandungan nikel buat bahan baku pembuatan baterai dan lain-lain,” lanjut dia.

Selain itu dari sisi edukasi, kata Rofiqi, pemerintah harus melihat masyarakat bisa tahu lebih dalam tentang kendaraan listrik dan semakin terbiasa dan bisa menjadi tren.

“Bagaimana caranya membentuk suatu pola jadi suatu kebiasaan di masa depan agar kendaraan listrik menjadi tren,” ujarnya.

Lebih jauh Rofiqi juga mengatakan, bahwa masalah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) juga harus dipikirian. Pasalnya, banyak masyarakat yang tinggalnya jauh dari ibu kota, sehingga bila jumlah SPKLU tidak banyak akan membuat masyarakat khawatir ketika tiba-tiba baterai habis di tengah jalan.

“Dan ini yang saya lihat bahwa dari PLN sudah membuka peluang masyarakat yang mau berinvestasi untuk membuka SPKLU,” ucapnya.

Dan yang pasti, kata dia, pemerintah harus memberi kenyamanan kepada masyarakat dari segi sarana maupun prasarana.

“Dan yang pasti, lanjut Rofiqi, pemerintah harus memberi kenyamanan kepada masyarakat dari segi sarana maupun prasarana,” tukasnya.

Harus Jadi Pemain Kunci
Rofiqi juga mengungkapkan bahwa Indonesia harus menjadi pemain kunci dalam memproduksi kendaraan bermotor listrik. Pasalnya, Indonesia menjadi negara penghasilan nikel terbesar di dunia yang nantinya diproduksi untuk baterai kendaraan bermotor listrik.

Ia menjelaskan, bahwa ke depan industri kendaraan ramah lingkungan ini akan berkembang di seluruh dunia. Terlebih, negara di belahan dunia kini berlomba-lomba memproduksi kendaraan bermotor listrik dan berinovasi terus menerus.

“Karena ini (kendaraan bermotor listrik) menjadi suatu super market yang kita lihat. Indonesia tidak ingin tertinggal dengan negara lain dari sisi pengembangan kendaraan listrik ini,” kata Rofiqi.

Apalagi dari sisi geografis, menurutnya Indonesia merupakan salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia. Secara ekonomis, Indonesia diuntungkan dengan kekayaan alam nikel yang sangat banyak.

Mengingatkan, material inti pembuatan baterai kendaraan bermotor listrik berasal dari nikel yang merupakan salah satu komponen termahal.

“Kita bisa menjadi pemain kunci dalam produksi kendaraan listrik, di mana kita memiliki nikel yang banyak,” ujarnya.

Selain itu, Rofiqi menekankan perlunya untuk melakukan edukasi pengunaan kendaraan bermotor listrik kepada masyarakat seiring dengan langkah yang digencarkan pemerintah.

“Yang paling awal dari sisi edukasi ini sangat penting,” kata Rofiqi.

Menurutnya, selama berpuluh puluh tahun masyarakat Indonesia mengunakan kendaraan bermotor konvensional yang rajin ‘minum’ BBM.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Laboratorium Konversi Energi Listrik Institut Teknologi Bandung, DR. Ir. Agus Purwadi MT mengatakan hal yang harus dipersiapkan pemerintah adalah melakukan alokasi anggaran. Sebab hal itu juga yang dilakukan oleh beberapa negara maju.

“Kita bisa bayangkan negara berpenghasilan di atas kita itu mensubsidi kendaraan listrik untuk masyarakatnya,” ujarnya.

Dia mencontohkan Korea saat membeli kendaraan motor mensubsidi masyarakatnya 50 persen dari harga asli. Apalagi kini dia melihat di Indonesia kendaraan listrik sudah over supply.

“Produsen terbirit-birit memproduksi kendaraan. Bahkan ada yang inden hingga satu tahun, itu menurut kami pas timingnya. Kalau bisa pemerintah mesubsidi harga belinya seperti yang dilakukan negara maju. Tapi juga disesuaikan dengan kemampuan fiskal,” paparnya.

Menurut Agus, melakukan subsidi pada kendaraan listrik kedepannya hal yang baik dan tepat sasaran daripada harus import uang keluar negeri.

“Mending subsidi listrik daripada BBM. Karena jadi emisi yang cukup berdampak. Kini jd over supplay jadi bisa dilakukan. Di negara lain dilakukan nggak ada masalah apapun karena ujungnya melihat semua sistem efeknya,” pungkasnya.(Ert/SL)