Kejar Target NZE, ESDM Tak Terbitkan Izin PLTU Baru

Jakarta, Situsenergi.com

Kementerian ESDM memastikan tidak akan membuka peluang kontrak pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menuju ke zero nett emission (NZE) dan mengurangi efek gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen – 41 persen di tahun 2030 mendatang.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba, Irwandy Arif, mengatakan untuk kontrak pembangunan PLTU yang sudah berjalan atau sudah masuk tahap konstruksi dipastikan boleh tetap berjalan hingga beroperasi dan berakhir masa kontraknya. Kebijakan yang ditempuh pemerintah ini ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Presidensi COP26 pada 2 November 2021 lalu.

“Kami tetapkan kebijakan bahwa kami tidak berikan izin pembangunan atau kontrak PLTU baru kecuali yang sudah berkontrak. Selain itu untuk kebijakan retirement (pensiun) PLTU akan kami lakukan secara hati – hati,” ujar Irwandy dalam Webinar Indonesia Energy and Coal Bussiness Summit, Kamis (18/11/2021).

Demi mengurangi emisi yang dihasilkan oleh pembakaran batubara tersebut, pemerintah juga fokus untuk melakukan program hilirisasi batubara. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Minerba No.3 Tahun 2020. Dalam Pasal 169 ayat 4 disebutkan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib melaksanakan kegiatan pengembangan atau pemanfaatan batubara dalam negeri.

Pengembangan batubara tersebut dapat ditempuh melalui peningkatan mutu batubara, pembuatan briket batubara, pembuatan kokas. Selain itu gasifikasi batubara termasuk underground coal gasification serta coal slurry. Pemerintah juga mendorong pengembangan industri hilirisasi batubara yang terintegrasi dengan teknologi batubara bersih.

“Kami juga mendorong diterapkannya cofiring biomassa-batubara PLTU guna mengurangi emisi lingkungan,” pungkas dia. (DIN/rif)