Jurus Pemerintah Kejar Bauran EBT 23 Persen, Beberapa PLTU “Dipensiunkan”

Jakarta, situsenergi.com

Pemerintah melalui Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mendukung transisi energi fosil ke Energi Baru Terbarukan (EBT). Targetnya, beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara akan dipensiunkan pada 2030 dan diganti dengan pembangkit listrik EBT.
Hal itu disampaikan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana dalam paparan kinerja sektor EBTKE Kuartal III-2021 secara virtual, Jumat (22/10/2021). 

“Kebutuhan PLTU sebesar 1,1 GigaWatt (GW), setelah tahun 2025 akan diganti dengan PLT baseload dari EBT seperti PLTS+BESS, PLTB+BESS, PLTA, PLTBm, dan PLTP. Di samping itu, retirement 1,1 GW PLTU Sub Critical lama di Muarakarang, Priok, Tambaklorok dan Gresik di 2030,” ungkap Dadan.

Dadan mengungkap, dengan porsi bauran EBT saat ini 11 persen, maka targetnya pada 2025 mendatang bisa mencapai 23 persen. Pemerintah pun menargetkan penurunan bauran energi batu bara dari 67 persen menjadi 59,4 persen pada tahun 2030.

“Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencapai bauran EBT 23 persen pada 2025 antara lain penyelesaian Program FTP II 7 Gigawatt (GW) dan 35 GW akan selesai pada tahun 2026/2027. Dengan skenario low carbon bauran energi batubara akan turun menjadi 59,4 persen pada tahun 2030,” jelasnya.

Upaya selanjutnya, kata Dadan, yaitu pelaksanaan co-firing biomassa di PLTU PT PLN (Persero) dengan porsi rata-rata 10 persen untuk PLTU Jawa-Bali dan 20 persen untuk PLTU luar Jawa-Bali, dengan CF 70 persen. 
“Total kapasitas setara 2.700 MW dan membutuhkan 8 -13 juta ton biomassa/tahun,” ungkap Dadan.

Hal lainnya yang juga diupayakan, lanjut Dadan, yaitu melakukan co-firing pada bauran EBT sebesar 3-6 persen, program dedieselisasi di 588 MW PLTD yang setara dengan 1.2 GWp Solar PP dan baterai, konstruksi 4,7 GW PLTS dan 0,6 GW PLTB untuk mencapai bauran EBT 23 persen pada tahun 2025.

“Pemerintah terus melakukan monitoring pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030,” kata Dadan. 

Adapun peran Ditjen EBTKE dalam penyusunan dan monitoring RUPTL 2021-2030 antara lain membantu mengidentifikasi potensi energi baru terbarukan yang dapat dikembangkan menjadi pembangkit listrik, melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan proyek pembangkit listrik berbasis energi terbarukan dalam rangka memastikan tercapainya target COD. 

“Selain itu Ditjen EBTKE juga melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian kendala dalam implementasi proyek pembangkit listrik berbasis energi terbarukan dari tahap pasca PPA sampai dengan COD,” pungkas Dadan. (SNU)