Oleh : Ferdinand Hutahaean
Direktur Eksekutif EWI
Beberapa hari terakhir belakangan publik ramai memperbicangkan tentang rencana proyek strategis nasional pembangunan pipa gas Cirebon Semarang. Publik melihat dan mencermati adanya perbedaan pendapat antara Kementerian ESDM dengan BPH Migas. Perbedaan mencolok itu terutama pada soal pendanaan proyek dimana Kementerian ESDM ingin agar proyek pipa gas ini dibiayai oleh APBN sedangkan BPH Migas maunya dibiayai oleh swasta dan menjadi milik swasta.
Dua pemikiran diatas tentu sangat kontras dan pola pikirnya sangat mencolok antara semangat konstitusi dengan semangat kapitalis pencari rente dari swasta.
Gas adalah salah satu cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak layaknya Bahan Bakar Minyak.
Gas adalah salah satu komponen utama dan sangat besar porsentasinya dalam sektor industri yang mempengaruhi harga produk.
Maka selayaknya semua infrastruktur produksi gas dan distribusi gas ini harus dikuasai oleh negara sebagaimana diamanatkan konstitusi, bukan malah diserahkan kepada swasta yang akan membuat negara ketergantungan kepada swasta. Ini bahaya.
Selama ini kita juga mendengar riuhnya soal harga gas industri. Presiden bahkan pernah marah kenapa harga gas mahal dan akhirnya pemerintah mengeluarkan keputusan yang memaksa PGN menjual gas dalam harga tertentu yang mengakibatkan tekanan terhadap keuangan PGN dan berdampak pada pendapatan serta laba. Padahal salah satu penyebab utama mahalnya harga gas adalah mahalnya biaya toll fee yang harus dibayar kepada swasta untuk mendistribusikan gas. Ini kesesatan logika puluhan tahun yang ingin dipertahankan oleh BPH Migas. Sebuah keputusan yang memperkaya swasta dan menyandera kepentingan negara. Maka kesalahan masa lalu tersebut tidak boleh diteruskan oleh BPH Migas dan harus merubah pola pikirnya.
Pilihan terbaik saat ini adalah, proyek pipa gas Cirebon Semarang tersebut dibiayai oleh APBN sehingga hal tersebut menegaskan posisi negara menguasai cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan akan mampu menekan harga gas karena biaya distribusi akan berkurang dan tidak lagi membayar mahal kepada swasta.
Saya heran bila BPH Migas tidak berpihak kepada negara, jangan-jangan ada yang manis disana sehingga lebih memilih swastanisasi kapitalisme dibanding menegakkan konstitusi.
Saya berharap agar Presiden Jokowi menegur BPH Migas dan memerintahkan agar proyek pemipaan ini dilaksanakan oleh pemerintah dengan APBN demi masa depan industri yamg kompetitif.[•]
Leave a comment