Jakarta, Situsenergi.com
PT Pertamina (Persero) terus melakukan upaya untuk menekan laju impor Liquified Petroleum Gas (LPG). Bahkan targetnya tahun 2027 mendatang, Pertamina menargatkan tidak akan lagi mengimpor LPG untuk memenuhi kebutuhan. Sebagai gantinya, Pertamina akan mengandalkan Jaringan Gas Bumi (Jargas) yang dimiliki PGN.
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, di Jakarta, Selasa (25/5/2021).
“Di dalam transisi energi, kita yang biasanya bergantung dengan energi impor. Kemudian sudah ada niat mulai tahun 2027 tidak boleh lagi ada impor LPG. Maka, jargas harus didorong,” tuturnya.
Pertamina sebagai Holding BUMN Energi, kata Nicke, akan mengandalkan Subholding Gas Pertamina, yakni PT Perusahaan Gas Negara/PGN TBK untuk membangun jaringan gas pipa untuk memenuhi kebutuhan Indonesia.
“Saya mendorong PGN membangun tidak hanya 50.000 sambungan rumah (SR), tapi lebih dengan pendanaan mandiri. Saya yakin dengan semangat yang dimiliki PGN, semua target dapat dijalankan,” tegasnya.
PGN sendiri saat ini mengelola pipa gas sepanjang ±10.688 km. Dari infrastruktur tersebut, PGN telah mendistribusikan gas bumi ke 506.186 pelanggan yang tersebar di 17 provinsi dan mencakup 63 kabupaten/kota.
Realisasi sambungan jargas sampai saat ini sudah mencapai 503.601 Sambungan Rumah Tangga (SR).
Sementara itu, Direktur Utama PGN M. Haryo Yunianto mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya dalam memberikan layanan pasokan gas.
“Support dari Pertamina Grup dan seluruh dewan komisaris sangat diperlukan untuk memberikan persetujuan pada program-program yang akan dilakukan ke depan. Dukungan juga diharapkan untuk PGN bisa bersinergi dengan Pertamina Grup,” kata dia.
“Dikarenakan kami perlu penerapan alokasi gas yang akan kami manfaatkan. Kami juga perlu bekerja sama dengan Subholding Kilang yang menjadi salah satu backbone kami,” sambungnya.
Senada, Komisaris Utama PGN Arcandra Tahar mengharapkan agar PGN dapat selalu mendukung program-program pemerintah dengan tidak mengenyampingkan faktor teknikal dan komersial yang harus dipertimbangkan secara matang.
“Ini harus kita ingatkan selalu kepada PGN yang menerima penugasan dari pemerintah,” pungkasnya. (SNU/RIF)
Leave a comment