Jakarta, Situsenergi.com
Pemerintah memastikan subsidi untuk kendaraan listrik yang digulirkan ke publik benar – benar diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Hal ini ditegaskan menyusul pro dan kontra subsidi untuk kendaraan listrik di tengah masyarakat yang dinilai tidak tepat sasaran.
Hageng Suryo Nugroho, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden mengatakan menilai masih banyak yang belum memahami kebijakan ini. Insentif kendaraan listrik ini sebenarnya bukan hanya untuk masyarakat yang mampu.
Dia mencontohkan, insentif kendaraan listrik yang diberikan kepada masyarakat yang berhak bisa dilihat secara seksama ketika masyarakat akan membeli unit tersebut ketika akan membeli ke dealer.
Dinilai tepat sasaran, kata dia, ketika masyarakat yang benar – benar berhak membeli jika dilihat dari KTP. Jika dicek data di KTP berhak menerima insentif maka orang yang bersangkutan itu berhak membeli unit kendaraan listrik dengan insentif yang diberikan dari pemerintah.
“Dan justru ini tidak hanya untuk masyarakat atas tapi untuk masyarakat bawah. Untuk roda dua misalnya, kalau mau beli baru, datang ke dealer, pertama buka website, cek daftar dealernya, bawa KTP dan di situ bisa dicek, kalau KTPnya misal salah satu datanya punya listrik dibawah 900 VA dan penerima KUR baru kita eligable, ini adalah kebijakan afirmatif untuk masyarakat kebawah,” kata dia dalam sebuah wawancara televisi program Autobizz yang disiarkan secara live streaming dikutip Kamis (25/05/2023).
Dikatakannya, terkait hal ini, menurut dia, pemerintah sudah matang – matang memikirkan kebijakan pemerintah ini sebelum digulirkan kepada masyarakat luas.
“Tidak ada sama sekali yang mengatakan subsidi ini untuk masyarakat yang mampir,” kata dia lebih lanjut.(SA/SL)
Leave a comment