Ini Alasan Pemerintah RI Dorong Program Transisi Energi

Jakarta, Situsenergi.com

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan beberapa upaya untuk mendorong program transisi energi yang dapat mengurangi emisi karbon pada sektor energi dan mencapai target bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada 2025.

Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam pembukaan forum Civil Society 20 (C20) yang dipantau di Jakarta, Senin (07/3/2022).

“Pemerintah akan mengimplementasikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap sebesar 3,6 gigawatt yang berpotensi meningkatkan porsi bauran energi bersih sebesar 0,8 persen,” katanya.

Selanjutnya, kata dia, membangun berbagai pembangkit energi baru terbarukan sebesar 10,6 gigawatt termasuk mengganti pembangkit-pembangkit listrik bertenaga diesel ke pembangkit energi baru terbarukan yang berpotensi meningkatkan batuan 11,7 persen.

“Pemerintah Indonesia juga mendorong pemanfaatan biofuel hingga 11,6 juta kiloliter yang berpotensi meningkatkan bauran 4,0 persen,” ujarnya.

Sementara itu, kata dia, potensi lain untuk meningkatkan energi terbarukan melalui tarif energi bersih yang akan diumumkan segera hingga insentif fiskal dan nonfiskal.

“Dalam upaya mendukung mitigasi perubahan iklim dunia, pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa kebijakan berupa penghentian pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dan harga ekonomi karbon,” paparnya.

“Strategi utama untuk mencapai target netralitas karbon di 2060, antara lain pengembangan energi terbarukan skala besar, fokus pada pembangkit listrik tenaga air dan panas bumi, serta hidrogen,” lanjut Menteri Arifin.

Lebih jauh ia menyampaikan bahwa Indonesia mendorong penerapan berbagai teknologi yang ramah lingkungan, seperti teknologi penangkapan, penyimpanan, dan pemanfaatan karbon (CCUS) dan teknologi super grid untuk menghubungkan listrik di setiap pulau di Indonesia.

“Sedangkan dari sisi permintaan melalui program utilisasi kendaraan-kendaraan listrik dan pelaksanaan manajemen energi,” ucapnya.

Menurutnya, forum C20 dapat menjadi medium untuk pembuatan kebijakan yang mengakomodir berbagai masukan untuk mencapai kesepakatan bersama yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“C20 mendorong para pemimpin untuk mengadopsi tindakan-tindakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim melalui transisi energi,” ucap Arifin.

C20 sendiri adalah wadah organisasi masyarakat sipil dari seluruh dunia untuk terlibat dengan para pemerintah di G20 dalam menghadapi isu-isu krusial yang melanda dunia saat ini.

“Forum ini bertujuan untuk mendengar suara publik, sehingga menjadikan pertemuan G20 bersifat lebih inklusif untuk memperoleh dukungan yang lebih luas terhadap kerja sama G20,” tukasnya.

“Pemulihan karbon telah mengalami perubahan kondisi, sehingga dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki berbagai negara, termasuk Indonesia,” paparnya.

Menteri juga menegaskan kembali komitmen Indonesia melakukan transisi energi sebagai bentuk dukungan mengurangi emisi karbon untuk memitigasi perubahan iklim dunia.

“Indonesia berkomitmen melakukan transisi melalui kebijakan rendah karbon dan ketahanan perubahan iklim dalam berbagai pendekatan untuk mencapai target pengurangan emisi di tahun 2030,” demikian menteri Arifin Tasrif.(Ert/rif)