Industri Hulu Migas Butuh Dukungan Stakeholder di Daerah

Jakarta, Situsenergi.com

Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan, saat ini industri hulu migas membutuhkan dukungan stakeholder di daerah melalui pelayanan kemudahan berusaha dan berinvestasi.

“Memperkuat hulu migas dengan stakeholder daerah akan menjadi elemen penggerak ekonomi, sehingga dapat mewujudkan kemajuan bagi Indonesia,” kata Dwi dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Selasa (20/4/2021).

Menurutnya, dalam pengembangan sektor industri hulu migas, daerah juga memiliki peran melalui Participating Interest (PI) sebesar 10 persen dengan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Melalui PI 10 persen itu, pemerintah daerah menerima pendapatan dana bagi hasil pengelolaan migas yang berada di wilayahnya,” katanya.

Lebih jauh ia mengatakan, industri hulu migas juga menjadi roda penggerak ekonomi daerah karena sektor ini memiliki peran untuk mengembangkan sumber daya manusia, penyerapan tenaga kerja lokal maupun pemasok bahan bakar untuk sistem kelistrikan dan industri lokal.

“Sektor migas tidak hanya sebagai revenue generator, namun penggerak roda perekonomian di tingkat nasional maupun daerah,” katanya.

Dwi mencontohkan proyek pengembangan lapangan Banyu Urip di Blok Cepu mampu berkontribusi hingga Rp 2,18 triliun untuk Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Proyek migas senilai lebih dari 3 miliar dolar AS tersebut memproduksi 200 ribu barel minyak per hari dengan melibatkan 18 ribu pekerja dan 460 subkontraktor yang menumbuhkan jasa pendukung berupa hotel, rumah makan, transportasi, dan lainnya.

“Perekonomian Bojonegoro tumbuh sebesar 19,47 persen tahun 2015. Hal ini menggambarkan pentingnya pengembangan sektor hulu migas untuk menggerakkan perekonomian,” tutup Dwi.

Seperti diketahui, jumlah alokasi dana bagi hasil migas tahun 2019 mencapai Rp 30,9 triliun secara nasional dengan rincian Rp 22,2 triliun diperoleh kabupaten maupun kota dan Rp 8,7 triliun diperoleh provinsi.(ert/rif)