Indonesia Masih Bergantung Pada Energi Fosil, Pengembangan EBT Tidak Ada Dukungan APBN

Jakarta, Situsenergi.com

Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia, seolah-olah seperti jalan di tempat. Padahal, pengurus negeri ini sangat memahami bahwa isu dan agenda perubahan iklim atau climate change akan lebih ganas dari COVID-19 terhadap perekonomian. Namun demikian, upaya untuk mengejar komitmen EBT sendiri, seperti berjalan ditempat dan tidak sepenuh hati.

Hal itu disampaikan Peneliti Senior AEPI, Salamuddin Daeng dalam jurnal hariannya, dikutip Senin (13/9/2021). Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sangat memahami persoalan ini, namun dalam menerapkan kebijakan energi hijau, ternyata ia masih menerapkan standar ganda.

“Sebagai contoh Indonesia masih bergantung pada fosil. Juga tidak ada dukungan anggaran APBN dalam pengembangab EBT. Contoh paling telanjang adalah sampai saat ini Menteri Keuangan masih memajaki dan menerapkan pungutan yang berat kepada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Padahal PLTA itu modal indonesia, bukan impor EBT seperti wacana yang ada sekarang,” ujar Salamuddin. .

Menurutnya, tidak adanya dukungan keuangan dalam pengembangan EBT sejak Presiden Jokowi menandatangani perjanjian iklim tahun 2016 lalu di Prancis (COP 21), menurutnya adalah hal yang aneh. Akibatnya EBT tidak berkembang dan bauran energi pun tidak berkembang sama sekali.

“Sebaliknya kebijakan energi Indonesia disandera oleh bandar fosil khususnya batubara. Mereka mengendalikan Kementerian terkait. Kebijakan Menteri Keuangan pun tak berubah karena masih menyandarkan keuangan negara pada pajak fosil minyak dan batubara,” tuturnya. (SNU)