Jakarta, situsenergi.com
Politisi Partai Hanura, Inas N Zubir merasa heran dan aneh terkait bisnis solar di Indonesia. Bagaimana tidak, harga solar swasta yang didapatkan dari hasil impor, dengan beban biaya pajak, distribusi dan lain-lain, justru harganya bisa lebih murah dari harga jual solar produksi Pertamina alias produk lokal.
Hal itu disampaikan Inas dalam diskusi virtual ‘Menelisik Bisnis BBM Solar di Indonesia’, yang digelar oleh Energy Watch, berkolaborasi dengan Asosiasi Pengamat Energi Indonesia (APEI), Ruang Energi dan Situs Energi, Kamis (8/4/2021).
Inas pun berhitung, solar impor yang kemudian terkena beban biaya distribusi, landed cost, PPn, PPh dan PBBKB, dimana selayaknya dijual dengan harga Rp10.825 per liter, ditemukan di lapangan justru dijual dengan harga Rp7.650 per liter. Hal itu disebutnya tidak masuk akal dan aneh.
“Harga yang seharusnya Rp10.825 per liter, tapi yang lucunya, saya baru lihat di Tokopedia, bisa jual Rp 7.650 per liter. Saya lihat di Bukalapak ada yang jual Rp 8.000. Pertanyaan saya, ini gila. Apa mungkin dengan biaya-biaya itu menjual dengan harga Rp 7.650 per liter. Kalau dia jual Rp 7.650.per liter, harga tanpa landed cost nya Rp 6.548 per liter, maka berapa marginnya? Cuma Rp 300 per liter, itu belum termasuk biaya distribusi dan logistik. Jadi pertanyaan saya adalah, darimana mereka mendapatkan solar murah?,” ujar Inas.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), kata Inas, harusnya masuk dalam penyelidikan itu. Bagaimana badan usaha penyalur BBM swasta, yang mendapatkan solar dari impor, bisa menjual dengan harga yang lebih murah dari harga Pertamina.
“Mereka terang-terangan jual murah di Tokopedia dan marketplace, harusnya itu BPH migas datangi, darimana dia dapat solar, itu baru keren,” tuturnya.
“Saya pernah ribut dengan kolega waktu di DPR, darimana solar impor bisa dijual lebih murah dari solar lokal. Darimana mereka import, jangan-jangan import dari tanki Pertamina,” sambungnya lagi.
Maka itu, Inas melihat celah BBM impor itu mampu dimainkan oleh pihak swasta, Inas pun menyarankan agar impor solar benar-benar distop oleh pemerintah. Sebab menurutnya, celah impor inilah yang diduga dilakukan oleh oknum tertentu untuk memanfaatkan celah demi mengeruk keuntungan pribadi.
“Saya lihat impor solar ini tidak serius. Kalau mau melarang (impor) langsung terbitkan saja suratnya, jangan bentuknya himbauan atau surat edaran. Larangan itu musti tegas, misalnya Keputusan Menteri ESDM yang melarang impor solar,” tuturnya.
Selain itu, kata Inas, pemerintah juga harus memiliki neraca solar yang jelas, agar penyelewengan solar oleh para distributor nakal bisa dihentikan.
“Harusnya BPH Migas melakukan sweeping dari kargo-kargo yang punya harga siluman. Silumannya harus dicari. Solusi lainnya adalah, harus punya neraca BBM solar, masalahnya mau apa tidak pemerintah buat,” pungkasnya.(SNU/Rif)
Leave a comment